Advenia Elisabeth/MPI
Mengingat jangkauan booster masih terbatas, sebagian besar masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk tes seperti antigen dan PCR sebagai persyaratan bepergian. Selain itu masih ada dampat tidak langsung lainnya seperti kemacetan yang mungkin terjadi karena adanya posko- posko pengecekan.
"Sebelum memutuskan kebijakan, pemerintah seharusnya membandingkan biaya dengan manfaat yang diharapkan, yaitu potensi penghematan dari menghindari perawatan pemudik yang terinfeksi Covid-19," ungkap Andree.
Menurutnya, kebijakan ini juga belum mampu memperbaiki ketimpangan yang sudah terjadi sejak awal program vaksinasi. Laju vaksinasi sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur kesehatan dan ini terlihat jelas dalam laju vaksinasi yang lebih cepat di provinsi dengan kota-kota besar ketimbang pedesaan.
“Kebijakan ini tidak mengubah situasi dan bahkan cenderung memperburuk. Yang paling dimudahkan adalah mereka yang sudah booster. Sedangkan booster hanya diizinkan di daerah yang sudah hampir selesai program primernya. Jadi ya yang sudah cepat yang diuntungkan dan akan semakin cepat. Sedangkan yang lambat belum tentu terbantu oleh kebijakan ini,” cetusnya.
(NDA)
