AALI
10125
ABBA
232
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1470
ACST
272
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
1165
ADMF
0
ADMG
167
ADRO
1195
AGAR
410
AGII
1100
AGRO
900
AGRO-R
0
AGRS
595
AHAP
71
AIMS
480
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3220
AKSI
0
ALDO
890
ALKA
238
ALMI
240
ALTO
344
Market Watch
Last updated : 2021/05/12 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
467.69
-0.91%
-4.29
IHSG
5921.08
-0.92%
-54.70
LQ45
879.63
-1%
-8.87
HSI
28013.81
0%
0.00
N225
28608.59
0%
0.00
NYSE
16355.62
0%
0.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,195
Emas
838,803 / gram

Tahun 2029, OJK dan BI Ditarget Sudah Pindah Kantor ke Ibu Kota Baru

ECONOMICS
Suparjo Ramalan/Sindonews
Jum'at, 16 April 2021 23:03 WIB
Rencana pemindahan kantor pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap.
Tahun 2029, OJK dan BI Ditarget Sudah Pindah Kantor ke Ibu Kota Baru. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Rencana pemindahan kantor pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), hingga Sekretariat ASEAN akan dipindahkan pada 2029 mendatang.

Sementara kantor Presiden, Wakil Presiden, MPR/DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Judisial, Markas Besar TNI, Markas besar Polri, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Kejaksaan Agung akan dipindahkan pada tahap awal atau pada 2024 mendatang.

Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Emil Salim, menyebut, skema itu diatur dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemindahan IKN.

"Pada peresmian provinsi Ibu Kota Negara, lembaga-lembaga ini sudah diharuskan sudah bertugas. Itu disebutkan. Kemudian, disebutkan juga beberapa lembaga non-kementerian bisa tidak pindah, seperti BI, OJK, KPPU, Sekretariat ASEAN, dan lembaga dukungan lain belum pindah," ujar Emil salam Webinar, Jumat (16/4/2021).

Usai pemindahan perkantoran lembaga non-kementerian tersebut, perpindahan seluruh kantor kedutaan dan organisasi internasional dilakukan 10 tahun mendatang. 

"Kita-kira demikian, dokumen akhir dan naska akademik belum saya peroleh, jadi belum saya ketahui. Tapi andaikata ketentuan ini berlaku, jelas beberapa kantor akan pindah dan lazimnya ditempuh dengan 'tukar guling' dengan swasta," tutur dia. 

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyebut, legislator akan kembali menjadwalkan membahas Rancangan Undang-Undang IKN pada 2021. Percepatan pembahasan usai pemerintah meminta kepada DPR untuk memasukkan RUU IKN dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

"Pemerintah sudah meminta untuk dibahas melalui Prolegnas Prioritas 2021, sehingga tahun ini kemungkinan besar memang akan ada pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara," kata dia. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD