AALI
8450
ABBA
550
ABDA
0
ABMM
1225
ACES
1315
ACST
250
ACST-R
0
ADES
2750
ADHI
920
ADMF
7675
ADMG
218
ADRO
1395
AGAR
368
AGII
1370
AGRO
2320
AGRO-R
0
AGRS
244
AHAP
70
AIMS
340
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
4090
AKSI
420
ALDO
720
ALKA
272
ALMI
240
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/09/23 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
459.71
0.2%
+0.94
IHSG
6130.28
0.36%
+22.02
LQ45
864.08
0.22%
+1.90
HSI
24491.01
1.11%
+269.47
N225
29639.40
-0.67%
-200.31
NYSE
16352.18
1.04%
+167.68
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
807,330 / gram

Tak Ada Tamu, Hotel di Semarang Bakal PHK Besar-besaran

ECONOMICS
Angga Rosa/Kontributor
Jum'at, 23 Juli 2021 09:43 WIB
Okupansi sebagian besar hotel di Semarang, Jawa Tengah nol persen dan terancam melakukan PHK besar-besaran.
Tak Ada Tamu, Hotel di Semarang Bakal PHK Besar-besaran (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pandemi covid-19 ditambah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat/level 4 membuat okupansi sebagian besar hotel di Semarang, Jawa Tengah nol persen dan terancam melakukan PHK besar-besaran.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang Fitri Rizani mengatakan, kebijakan PPKM darurat sangat memberatkan pelaku usaha perhotelan dan restoran. Selama PPKM tidak satu tamu pun yang menginap di hotel.

"Sebagian besar hotel di Kabupaten Semarang berada di daerah wisata seperti Bandungan dan Kopeng. Sejak diberlakukan PPKM darurat tidak ada orang yang berwisata apalagi menginap di hotel. Imbasnya okupansi anjlok hingga nol persen," katanya, Jumat (23/7/2021).

Dia mengatakan, lesunya usahanya perhotelan memaksa manajemen harus melakukan perampingan pekerja dan efisiensi. Pekerja terpaksa di rumahkan dan hanya diberi upah 50 persen dari upah minimum kabupaten (UMK) 2021.

"Sejak awal pandemi COVID-19, sebanyak 50 persen karyawan dirumahkan. Jika pada 26 Juli nanti PPKM darurat diperpanjang lagi, saya kawatir akan terjadi PHK besar-besaran," ujarnya.

Menurutnya, hingga saat ini ada empat hotel yang akan dijual karena pengelolanya sudah mampu bertahan disituasi sulit ini. 

"Kami berharap pemerintah bisa melonggarkan aturan agar usaha perhotelan dan restoran bisa bangkit," ucapnya.

Dia menyatakan, selain berupaya menggeliatkan usah perhotelan dan restoran, PHRI juga berpikir keras terhadap nasib para pekerja. Saat ini para pekerja hotel dan restoran dalam kondisi sulit akibat terdampak kebijakan pemerintah dalam upaya menekan angka kasus COVID-19.

Ironisnya, kata dia, para pekerja hotel dan restoran sama sekali tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Padahal beban yang mereka pikul cukup berat. 

"Yang kami pikirkan sekarang adalah karyawan yang terdampak dimana mereka tidak mendapatkan subsidi sama sekali dari pemerintah. Ini ironis, pemerintah mengeluarkan kebijakan tetapi tidak memberikan satu stimulus kepada karyawan yang terdampak," tegasnya.

Atas dasar itu, kata dia, PHRI meminta Pemkab Semarang untuk membuka sektor pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Ini akan menggeliatkan sektor usaha yang lain.

"Harapan kami, sektor pariwisata bisa segera dibuka. Kami pasti akan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat," ucapnya. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD