Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pemerintah memastikan bahwa lahan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diperuntukkan bagi investor sudah akan tersedia pada akhir tahun nanti.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat, dalam keterangan resminya, Senin (15/5/2023).
Menurut Danis, status tanah di IKN terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tanah kawasan hutan dan tanah untuk penggunaan lain.
Tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang dibangun melalui APBN ataupun skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) dan tanah yang nantinya dibangun oleh investor.
Danis menjelaskan, pada proses pembangunan tahap pertama di IKN, akan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dibagi dalam beberapa wilayah, seperti 1A, 1B, dan 1C. Wilayah-wilayah tersebut yang nantinya bisa dibangun oleh para investor.
"Prosesnyan (land clearing) ini sedang dalam persiapan. Sedang dibentuk juga nanti satgas dalam rangka percepatan pengadaan tanah untuk investor," ujar Danis.
Sedangkan dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tengah disiapkan kawasan 1B dan 1C sampai kepada kavling kavling nya.
Proses ini diharapkan sudah akan bisa rampung pada akhir tahun ini.
Namun demikian, Danis menjelaskan bahwa untuk pembangunan infrastruktur yang akan digarap oleh investor akan melalui proses bersama Badan Otorita IKN yang akan dikerjakan melalui Badan Usaha Milik Otorita (BUMO).
Sebagai informasi, pembangunan IKN sendiri nantinya akan banyak dikontribusikan dari investor ketimbang dompet Pemerintah melalui APBN.
Hal itu diupayakan agar tidak menggangu kinerja fiskal negara. Oleh karena itu, penyiapan terkait lahan ini menjadi atensi penting bagi pekerjaan pemerintah untuk menjaga iklim investasi di IKN.
Secara total, diproyeksikan pembangunan IKN membutuhkan kurang lebih Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Porsi pembiayaan APBN sendiri hanya menanggung 20% dari kebutuhan dana tersebut.
"Insyaallah secara kontraktual paling lama Desember 2023. Tapi mungkin kita sedang upayakan lebih cepat, lebih cepat untuk siap katakanlah mungkin di Oktober atau September dalam rangka mendukung proses investasi tersebut," tegas Danis. (TSA)
