Atikah Umiyani/MPI
Airlangga mengatakan diperlukan revisi peraturan presiden (perpres) sehingga memungkinkan swasta bisa ikut pengembangan jaringan gas kota. Menurutnya, dalam perpres itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan ditunjuk selaku penanggungjawab Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ia menyampaikan jaringan gas rumah tangga perlu diperluas karena angka 835.000 jaringan saat ini terlampau rendah.
"Kan targetnya semula 4 juta jaringan. Cuma dari pencapaian 800.000 ini target 4 juta di 2024 sulit tercapai. Jadi dari 835.000 sambungan sekarang, diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta jaringan, tapi yang kerja nanti pihak swasta," jelasnya. (NIA)
