"Karena kita melihat tadi ya fenomena masih tutupnya ritel berarti tekanan ekonomi masih kuat di bawah. Saya sebenarnya menginginkan program Banpres UMKM itu tetap masih ada berlanjut untuk tahun anggaran 2022 karena kita harus antisipasi bahwa tekanan ekonomi itu masih ada," terangnya.
Martin mengkhawatirkan jika ekonomi nanti belum seoptimis atau sebaik yang diasumsikan, ditakutkan optimisme tersebut belum tentu terjadi.
"Kalau soal anggaran menurut saya dari pelaksanaan Banpres itu, harus bisa betul-betul dimanfaatkan oleh MenKop UKM dan KemenKopUKM untuk menyusun basis data," tambahnya.
Jadi selama ini, lanjut dia, basis data UMKM itu tidak rata tersebar di berbagai kementerian, sehingga ketika menyusun kebijakan, tidak bisa mendesain dengan tepat akhirnya. "Kalau tanpa data itu, kita akhirnya cuma bisa kira-kira. Nah jadi sudah diwanti-wanti juga dari tahun lalu agar difokuskan pada basis data," ungkap Martin.
Dia menilai bahwa untuk Kementerian yang lain tetap oke, tapi basis datanya harus ada di KemenKop UKM. "Sehingga kebijakan dan program yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan," pungkas Martin. (TIA)