AALI
9925
ABBA
292
ABDA
6725
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
198
ACST-R
0
ADES
3680
ADHI
840
ADMF
7600
ADMG
194
ADRO
2280
AGAR
364
AGII
1465
AGRO
1485
AGRO-R
0
AGRS
150
AHAP
71
AIMS
412
AIMS-W
0
AISA
176
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
810
AKSI
740
ALDO
1395
ALKA
358
ALMI
308
ALTO
226
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.75
-0.39%
-1.98
IHSG
6658.02
-0.53%
-35.38
LQ45
949.05
-0.41%
-3.90
HSI
24243.89
-0.57%
-139.43
N225
28362.45
0.85%
+238.17
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,835
USD/IDR 14,305
Emas
836,242 / gram

Tersandung Kasus Mafia Tanah, Ratusan Oknum Pegawai KemenATR/BPN Kena Sanksi

ECONOMICS
Athika Rahma
Jum'at, 19 November 2021 19:42 WIB
Kementerian ATR/BPN terus melakukan upaya pencegahan maupun penumpasan praktik-praktik mafia tanah.
Tersandung Kasus Mafia Tanah, Ratusan Oknum Pegawai KemenATR/BPN Kena Sanksi(Dok.MNC Media)
Tersandung Kasus Mafia Tanah, Ratusan Oknum Pegawai KemenATR/BPN Kena Sanksi(Dok.MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan upaya dalam pencegahan maupun penumpasan praktik-praktik mafia tanah yang terjadi.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Agus Widjayanto menyampaikan, tak dipungkiri ada oknum-oknum di jajaran internal Kementerian ATR/BPN terlibat dalam praktik mafia tanah. Namun, tindakan tegas sudah pasti dilakukan Kementerian ATR/BPN jika ada jajarannya yang ikut terlibat.

"Jadi tindakan tegas kepada jajaran kita lakukan. Terkait SDM (Sumber Daya Manusia) di kita, Pak Menteri melakukan pembinaan reward dan punishment yang sangat ketat. Sebagaimana disampaikan, sudah ada lebih dari 100 dari pegawai kita yang diberikan punishment," katanya dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat (19/11/2021). 

Upaya-upaya terus dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah, salah satunya dengan memperbaiki peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah yang mana masih mengakomodir hak-hak lama yang masih berlaku. 

"Kita sedang memperbaiki peraturan-peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Terutama yang masih mengakomodir hak-hak lama, seperti eigendom dan girik. Bahkan di kantor pajak sendiri sudah tidak lagi menerbitkan riwayat hak atas girik," kata Agus.

Digitalisasi data pertanahan juga terus dilakukan Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu langkah meminimalisir kejahatan pertanahan. Agus mengatakan infrastruktur pertanahan terus diperbaiki, seperti digitalisasi dokumen-dokumen pertanahan yang ada.

"Terhadap infrastruktur pertanahan, BPN terus memperbaiki terutama kualitas produk yang berasal dari produk BPN, misalnya warkah yang sedang kita digitalisasi. Kemudian peta-peta pendaftaran tanah karena dengan peta pendaftaran tanah itu, bisa kita kontrol bidang-bidang tanah yang sudah ada atau belum sertipikatnya," pungkasnya.

Agus menegaskan, jika masyarakat memiliki persoalan pertanahan, mereka bisa segera melapor kepada Kementerian ATR/BPN, Kepolisian RI, maupun Kejaksaan RI.

"Mafia tanah pada umumnya adalah sengketa yang mempunyai indikasi pidana. Kita sudah membentuk Satgas Anti-Mafia Tanah bersama Kepolisian RI serta Kejaksaan RI dan kita bekerja sama untuk menuntaskan hal ini," tandas Agus. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD