AALI
10100
ABBA
418
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1410
ACST
268
ACST-R
0
ADES
2550
ADHI
1125
ADMF
7925
ADMG
234
ADRO
1745
AGAR
350
AGII
1570
AGRO
2000
AGRO-R
0
AGRS
226
AHAP
64
AIMS
515
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
945
AKRA
4690
AKSI
458
ALDO
735
ALKA
248
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
510.76
-1.06%
-5.46
IHSG
6625.70
-0.27%
-18.04
LQ45
961.32
-0.98%
-9.47
HSI
26132.03
0.02%
+5.10
N225
28600.41
-0.71%
-204.44
NYSE
0.00
-100%
-17083.15
Kurs
HKD/IDR 1,820
USD/IDR 14,160
Emas
819,389 / gram

Tidak Mau Reputasi Fintech Jelek, Alasan OJK Sempat Moratorium Perizinan

ECONOMICS
Rus Akbar/Kontributor
Senin, 21 Juni 2021 15:31 WIB
Indonesia menjadi salah satu pemain penting dalam perkembangan Financial Technology (Fintech) di kawasan ASEAN.
Tidak Mau Reputasi Fintech Jelek, Alasan OJK Sempat Moratorium Perizinan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Indonesia menjadi salah satu pemain penting dalam perkembangan Financial Technology (Fintech) di kawasan ASEAN. Hal ini setidaknya terlihat dari perkembangan fintech dalam 5 tahun terakhir.

Fintech secara cepat tumbuh dalam berbagai sektor baik itu sektor perbankan yakni digital banking maupun yang baru-baru ini menjadi pembicaraan yakni Neo Bank, di pasar modal seperti equity/security crowdfunding serta berbagai platform penjualan instrumen pasar modal, dan di IKNB di bidang yang berada di bawah pengawasan kami ada InsurTech (insurance technology) maupun Peer to Peer Lending Platform.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengatakan, sejak OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Fintech P2P tahun 2016 silam, pertumbuhannya sangat pesat. Sampai dengan saat ini, tercatat ada 60 Fintech P2P yang statusnya terdaftar di OJK serta 65 yang telah memiliki status berizin.

"Beberapa waktu lalu sampai dengan sekarang, kami masih melakukan moratorium pendaftaran Fintech, mengingat OJK masih harus memastikan bahwa Fintech yang telah terdaftar di kami nantinya memiliki reputasi yang baik, didukung oleh pengelola yang profesional serta memang memiliki kemampuan yang mencukupi dalam hal mengelola bisnis Fintech P2P," ujarnya, Senin (21/6/2021).

Menurut dia, ini dikarenakan bisnis P2P merupakan sebuah bisnis yang high risk dengan tentunya requirement teknologi yang sangat tinggi. "Bahkan kami melihat, sampai dengan saat ini, masih banyak pelaku P2P yang masih kesulitan dalam men-generate laba. Kondisi ini sedang dalam evaluasi oleh kami," ungkapnya.

Dia melanjutkan, bisnis fintech merupakan bisnis yang tidak mudah. Teknologi saja tidak cukup kuat untuk membangun pondasi yang baik. Perlu dukungan baik dari sisi SDM maupun experience dari manajemen serta komitmen permodalan dari pendiri.

"Sampai saat ini Indonesia masih dikategorikan sebagai lucrative market dengan segala advantage baik itu populasi produktif kita ataupun dari sisi market yang belum terjamah (untapped market)," jelasnya.

Hal ini juga jelas terlihat dari sisi perkembangannya, P2P Lending senantiasa memperlihatkan tren yang positif. Meskipun pada masa-masa awal pandemi sempat mengalami penurunan, namun perlahan terus melakukan perbaikan secara statistik.

Riswinandi menambahkan, saat ini fintech sebagai salah satu kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih dalam kondisi yang mengharuskan kita untuk membatasi mobilitas serta pergerakan akibat Covid-19.

"Fintech juga membangun sebuah jembatan penghubung antara masyarakat sebagai user dengan layanan keuangan serta membantu mengurai rantai distribusi ekonomi yang panjang serta memperbesar akses layanan keuangan kepada masyarakat, terutama sektor informal produktif atau UMKM," tuturnya. (TYO)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD