Ikhsan Permana SP/MPI
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menetapkan target realisasi investasi di 2023 adalah sebesar Rp1.400 triliun. Target tersebut meningkat Rp200 triliun dari target investasi 2022.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Iwan Suryana mengungkapkan, ada sejumlah strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk mencapai target tersebut.
"Ada tiga poin penting yang akan kita lakukan, pertama hilirisasi industri. Jadi hilirisasi industri ini menciptakan nilai tambah," kata Iwan dalam siaran Market Review di IDX Channel, Selasa (17/1/2023).
Menurutnya, hilirisasi telah berhasil menciptakan nilai tambah, seperti yang terjadi pada komoditas bijih nikel. Sebelum dilakukan hilirisasi, ekspor komoditas nikel hanya berkisar sekitar USD1,1 miliar atau setara Rp19 triliun.
Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor bijih nikel, kemudian bahan baku yang ada diolah, ekspor komoditas nikel meningkat menjadi USD20,8 miliar atau Rp300 triliun.
"Strategi ini masih akan kita lakukan, karena sudah bisa kita lihat hasilnya dan mungkin ke depan komoditi-komoditi yang akan kita larang untuk ekspor akan bertambah, seperti bauksit dan timah mungkin ke depan akan kita larang," ujarnya.
Kemudian strategi yang kedua menurutnya, adalah masalah investasi selama ini tidak lepas dari masalah perizinan. Sehingga pihaknya akan mendorong perizinan menjadi mudah, cepat, dan memberikan kenyamanan untuk investor.
"Ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kita sudah punya OSS. OSS ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pemberian perizinan menjadi mudah, menjadi cepat, menjadi online semuanya," jelasnya.
Kemudian strategi yang ketiga adalah Kementerian Investasi/BKPM masih akan terus memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Karena biar bagaimanapun UMKM ini adalah sebagai penunjang perekonomian nasional, UMKM ini kan sangat besar jumlahnya. Jadi kontribusi UMKM itu sebesar 61,07 persen dari PDB Indonesia. Selain itu, 120 juta tenaga kerja itu berasal dari UMKM," urainya.
"Jadi betul-betul UMKM ini akan kita berdayakan, akan kita naikkan kelas dan kita akan kolaborasikan dengan usaha-usaha besar, sehingga UMKM ini bisa berkembang menjadi usaha-usaha besar yang akan memberikan kontribusi juga kepada perekonomian nasional," pungkas Iwan.
(FAY)
