Dia mengungkapkan, pihaknya bakal bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) untuk bisa mengidentifikasi kriteria penerima program sesuai nama dan alamatnya.
Langkah ini perlu diambil sebagai upaya validasi bahwa penerima program 3 juta rumah benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Makanya saya selalu minta sama BPS dan Bappenas bisa memberikan kriteria MBR supaya tepat sasaran, by name, by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat. Tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," ujarnya.
Selain memastikan program berjalan tepat sasaran, Maruarar menekankan agar rumah yang dibangun punya kualitas yang baik. Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginginkan rumah dengan mutu yang terjamin.
"Kemudian kualitas perumahan juga kita sudah sampaikan, Presiden meminta betul kualitas rumah rakyat, rumah subsidi harus tetap berkualitas. Rumah yang banjir, retak-retak belum 10 tahun itu tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.
Untuk memastikan rumah memiliki kualitas baik, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit secara terukur. Ia pun meminta agar pengembang nantinya mau dan berani untuk dilakukan audit.
"Kalau benar bagus, kenapa perlu takut diaudit. Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)