Market Watch
Last updated : 16:15 WIB 31/05/2023

Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes

Major Indexes
  • IHSG
  • 6,633.26
  • -3.16
  • -0.05%
  • LQ45
  • 949.67
  • +6.57
  • +0.7%
  • IDX30
  • 494.61
  • +4.07
  • +0.83%
  • JII
  • 530.52
  • -7.10
  • -1.32%
  • HSI
  • 18,949.94
  • +733.03
  • +4.02%
  • NYSE
  • 15,031.08
  • +143.94
  • +0.97%
  • STI
  • 3,166.30
  • +7.50
  • +0.24%
Currencies
  • USD-IDR
  • 14,990
  • 0.00%
  • 0
  • HKD-IDR
  • 7
  • 0.00%
  • 0
Commodities
  • Emas
  • 943,493
  • -0.08%
  • -786
  • Minyak
  • 1,028,614
  • -1.21%
  • -12,592

Tok! UMP Yogyakarta Naik 7,65 Persen di 2023

Economics
Yohannes Tohap
28/11/2022 13:18 WIB
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen.
Tok! UMP Yogyakarta Naik 7,65 Persen di 2023 (FOTO: MNC Media)
Tok! UMP Yogyakarta Naik 7,65 Persen di 2023 (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen.

Merujuk pada UMP DIY tahun 2022, UMP DIY 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp140.866,86, dimana pada tahun 2022 UMP DIY sebesar Rp1.840.915,53. 

Penetapan UMP DIY ini secara langsung disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Beny Suharsono di Bangsal Kepatihan, Senin (28/11/2022).

Beny mengatakan, dalam penetapan UMP ini Pemda DIY mempertimbangkan sejumlah faktor yang mengacu pada formulasi yang diatur pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022, yang dihitung dari laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta rekomendasi dari dewan pengupahan.

Sementara itu kata dia, untuk penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) akan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022.

"Penetapan UMK berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan dan Bupati/Walikota atas hasil pleno dewan pengupahan Kabupaten/Kota dan harus lebih tinggi dari UMP," kata dia, Senin (28/11/2022).

Sementara itu, rencana kenaikan UMP DIY yang mengacu pada formulasi Permenaker Nomor 18 tahun 2022 mendapatkan penolakan dari serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY. Dimana pada Permenaker tersebut kenaikan hanya dibatasi sebesar 10 persen.

Wakil ketua DPD KSPSI DIY, Patra Jatmika mengatakan bahwa dengan pembatasan kenaikan UMP tersebut tidak akan berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat. 

"Tetap saja, buruh di DIY tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidup layak," katanya.

Padahal berdasarkan dari hasil perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan KSPI bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menemukan kajian UMK sebesar Rp 4.229.663 untuk Kota Yogyakarta, Rp 4.119.413 untuk Kabupaten Sleman, Rp 3.949.819 Kabupaten Bantul, Rp 3.404.473 Kabupaten Gunungkidul, dan Rp3.702.370 untuk Kabupaten Kulon Progo. (RRD)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis IDX Channel tidak terlibat dalam materi konten ini.