"Kami sampaikan petisi dan kesepakatan bersama ini sebagai maklumat kepada pemerintah pusat, Pemerintah Jawa Barat, termasuk pihak pihak berkepentingan lainnya terkait UU ini," katanya.
Juru Bicara Gabungan Serikat Buruh dan Pekerja lainnya yang juga Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Roy Jinto melanjutkan, FGD digelar untuk mempelajari lebih dalam UU Cipta Kerja baik formil maupun substansinya, termasuk aturan-aturan turunannya.
"Berdasarkan hasil kajian ini, kami akan mengambil langkah melakukan uji formil dan uji materil tentang aturan turunan UU Cipta Kerja ini," ujar Roy.
"Kami secara tegas konsisten menolak UU Cipta Kerja, termasuk turunannya yakni 4 PP yang sudah diterbitkan, itu sudah jelas (ditolak)," sambung Roy menegaskan.
Tidak hanya itu, lanjut Roy, dalam waktu dekat, seluruh Serikat Buruh dan Pekerja di Jabar akan menggelar aksi menuntut pemerintah menunda pelaksanaan aturan turunan UU Cipta Kerja.