Azhfar Muhammad
Sementara, KSPI menyatakan dulu pemerintah menggunakan UU No. 40 tahun 2004 dipakai untuk menghitung usia 55-56 tahun untuk usia pensiun karena tidak ada jaminan pensiun dan telah disempurnakan dengan UU no 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
“Nah pak Jokowi sudah menyempurnakan itu. Apa bu Ida (menaker) mau bilang kalau pak Jokowi keliru, kalau keliru enggak mungkin Permenaker keluar dong karena itu ditandatangani Menaker. Intinya pencairan JHT Sebagai bentuk buffer untuk biaya hidup pekerja paling lambat satu bulan setelah PHK, itu yang paling benar,” pungkasnya. (TYO)
