AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

Tolak PPN Sembako, Ekonom: Negara Maju Juga Tidak Ada

ECONOMICS
Priyo Setyawan/Sindonews
Jum'at, 11 Juni 2021 13:24 WIB
Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok rakyat (sembako).
Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok rakyat. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok rakyat (sembako). Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Mengenai rencana tersebut,  Ketua Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM Prof. Catur Sugiyanto menolak rencana itu.  Alasannya dengan  pajak tersebut akan  semakin memberatkan masyarakat yang saat ini sudah terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19

“Sebaiknya sembako tidak diberi PPN sampai kapan pun, carilah sumber pajak yang lain,” kata Catur, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6/2021).

Catur menjelaskan   di negara maju sebenarnya tidak pernah menerapkan aturan pemberlakukan pajak pada bahan pokok karena dianggap itu menjadi kebutuhan dasar bagi orang untuk memenuhi sumber pangan. Untuk itu, sangat tidak elok dan kurang pas jika pemerintah menerapkan aturan pajak pada sembako.

“Selain menjadi kebutuhan dasar agar tetap bisa hidup meski dalam kondisi terbatas, pemberlakuan pajak pada situasi pandemi sungguh makin menyengsarakan rakyat miskin,” terang Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM itu.

Menurutnya,  rencana kebijakan menarik pajak dari sembako mengindikasikan bahwa APBN genting dan perlu diselamatkan. Untuk itu, selain menolak PPN sembako,  juga meminta pemerintah untuk terbuka dan transparan menyampaikan kondisi APBN hingga muncul ide untuk menarik pajak pada barang sembako.  Termasuk  perlu mencari alternatif sumber pendapatan lain dan melakukan penghematan secara besar-besaran serta memperkuat pengawasan.

 “Governance, keterbukaan, pengawasan harus ditingkatkan agar tidak banyak uang negara yang dikorupsi,” tandasnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD