Utang Negara Tembus Rp6.527 Triliun Juga Jadi Tanggung Jawab DPR

IDXChannel - Utang negara saat ini mencapai Rp6.527 triliun, jumlahnya terus meningkat terutama ketika pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk penanganan covid-19. Peningkatan utang ini bukan hanya tanggang jawab pemerintah, tapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama dalam pembahasan anggaran.

Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan, rakyat yang merasa diwakili oleh para anggota dewan di DPR nantinya juga akan mempertanyakan kinerja DPR, terkait keputusan pemerintah berhutang seperti yang terjadi saat ini.

Baca Juga:

Ancaman Dibalik Tumpukan Utang Negara

"Karena jika DPR-nya enggak bersuara terkait utang sebagai bagian dari tanggung jawab DPR, nanti rakyat nanya ke DPR, 'Ngapain aja ente di Senayan, tidur?'," kata Said dalam video virtual, Rabu (30/6/2021).

Said juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah berhutang itu, bukan lah semata-mata karena pemerintah memang suka berhutang. "Tapi kondisi objektif dan subjektif mewajibkan kita untuk melebarkan defisit," ujarnya.

Baca Juga:

Melewati Batas IMF, Waspada Lonjakan Utang Negara

Dia menjelaskan, pelebaran defisit itu dimungkinkan karena undang-undang memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR, untuk menaati ketentuan di mana maksimal utang adalah 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Karenanya, lanjut Said, pemerintah dan pihak Banggar DPR sama-sama memahami bahwa hukum tertinggi di negara ini salah satunya adalah keselamatan rakyat. Dia menuturkan, jika saja tidak ada pandemi COVID-19, maka di tahun 2022 mendatang keseimbangan primer Indonesia sudah positif. 

Baca Juga:

Utang Negara Tembus Rp6.527 Triliun Masuk Level Mengkhawatirkan

Namun, karena pendemi COVID-19 tidak bisa tolak dan belum diketahui kapan akan berakhir, maka pemahaman bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi harus diprioritaskan. "Itu artinya hidup rakyat dan ekonomi rakyat harus diselamatkan," kata Said.

Maka dari itulah pemerintah mengambil keputusan untuk melebarkan defisit, sehingga pihak DPR pun sepakat dan menyetujui secara sadar keputusan untuk melebarkan defisit tersebut.

"Sudah kewajiban kita sebagai pimpinan bahwa kami hukumnya wajib berutang (dengan defisit) dilebarkan untuk kehidupan rakyat," tegasnya. (RAMA)