Rahmat Fiansyah
IDXChannel - Posisi utang pemerintah mencapai Rp8.445 triliun hingga akhir Juni 2024. Jumlah tersebut setara hampir 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Nilai outstanding utang pemerintah tersebut naik Rp92 triliun dari posisi Mei 2024 yang mencapai Rp8.353 triliun. Sebagian besar utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 87,85 persen dan sisanya berasal dari pinjaman 12,15 persen.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, kenaikan utang dalam enam bulan pertama tahun ini merupakan dampak dari strategi penarikan utang lebih awal (front loading) untuk memitigasi risiko di masa depan.
"Maka pada bulan Juni 2024, pemerintah menarik utang lebih besar dari sebelumnya, sehingga rasio utang terhadap PDB menjadi 93,13 persen. Ini lebih tinggi dibanding rasio utang bulan Mei 2024 sebesar 38,17 persen," kata Prastowo lewat akun X @prastow, Kamis (1/8/2024).
Dia mengatakan, strategi front loading merupakan langkah proaktif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian global melalui penarikan utang berbasis fleksibilitas dan pendekatan oportunis.
Terkait rasio utang terhadap PDB, anak buah Sri Mulyani itu menjelaskan, berdasarkan Laporan Sementara (Lapsem) I-2024, pemerintah memperkirakan rasio utang di akhir 2024 mencapai 38,8 persen.
"Angka yang moderat dan terjaga dengan tren konsisten menurun. Sebagai informasi, rasio utang kita sebesar 30,23 persen (2019), 39,39 persen (2020), 40,74 persen (2021), 39,70 persen (2022), dan 39,20 persen (2023)," ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah bersama DPR memastikan perencanaan utang sebagai bagian kebijakan APBN dilakukan dengan baik, berhati-hati, dan memperhatikan dinamika global dan domestik. Dia menegaskan, pemerintah juga tetap memegang prinsip tata kelola utang yang prudent sekaligus mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
(Rahmat Fiansyah)
