Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 akhirnya sah menjadi Undang-Undang (UU) APBN 2023. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Kamis sore (29/9).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Untuk belanja negara, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Dengan target belanja yang masih lebih besar dibandingkan penerimaan, maka akan terjadi defisit sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dirancang dengan semangat optimisme namun tetap waspada.
Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44 persen pada triwulan II 2022 serta inflasi yang terjaga pada level moderat 4,94% per Juli 2022, disebut Kemenkeu menjadi landasan optimisme dalam merancang kebijakan fiskal tahun depan.
Dalam APBN 2023, anggaran belanja negara mencapai Rp3.061,2 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau turun dari outlook tahun 2022 yang sebesar Rp.2.370 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. (Lihat tabel di bawah ini).
Untuk sasaran dan indikator pembangunan 2023 pemerintah menetapkan tingkat pengangguran terbuka berada di level 5,3 hingga 6%.
Sementara tingkat kemiskinan berada di level 7,5 hingga 8,5%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ditargetkan mencapai 73,31 hingga 73,49.
Adapun Nilai Tukar Petani (NTP) diatur sebesar 105 hingga 107 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar107 hingga108. . (Lihat tabel di bawah ini.)
Pemerintah menyadari APBN 2023 disusun dalam kondisi ketidakpastian global akibat krisis geopolitik dan gejolak ekonomi lainnya.
“Tantangan gejolak ekonomi dunia sungguh sangat nyata dan kita dapat lihat dan kita rasakan bahkan pada proses pembahasan RAPBN 2023 kali ini,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 pada Kamis (29/09)
Ia juga menekankan, mulai bulan April hingga pengambilan keputusan APBN diambil, seluruh indikator ekonomi yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2023 terus bergerak sangat dinamis bahkan cenderung bergejolak dengan volatilitas yang tinggi.
Sri Mulyani mencontohkan CPO yang mengalami penurunan dari yang sebelumnya meroket tajam.
Selain itu, dari sisi mata uang beberapa negara mengalami penurunan dengan volatilitas yang tinggi. Menkeu menyebut, selama periode 2022 nilai tukar beberapa mata uang terhadap dolar Amerika mengalami koreksi yang sangat tajam.
Di antaranya Yen Jepang mengalami depresiasi hingga 25,8%, Renminbi China terdepresiasi 12,9%, Lira Turki terdepresiasi 38,6%, Ringgit Malaysia terdepresiasi 10,7%, Bath Thailand 14,1%, sedangkan Peso Filipina terdepresiasi 15,7%.
“Dalam periode yang sama, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 6,1%, jauh lebih rendah dari berbagai mata uang yang kami sebutkan tadi,” jelas Menkeu.
Sementara itu, indikator inflasi juga menunjukkan adanya gejolak pada perekonomian. Menkeu mengatakan, inflasi negara maju yang sebelumnya selalu berada pada single digit atau bahkan sangat rendah mendekati nol persen, sekarang melonjak mencapai double digit.
“Inflasi yang sangat tinggi ini mendorong respons kebijakan moneter terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa di mana dengan sangat agresif bank sentral negara-negara tersebut menaikkan suku bunga yang menyebabkan gejolak di sektor keuangan dan terjadinya arus modal keluar atau capital outflow dari negara negara emerging di seluruh dunia,” jelas Menkeu.
Capital outflow dari negara emerging mencapai US$9,9 billion atau setara Rp148,1 triliun year to date (YtD).
“Kami menyampaikan gambaran gejolak ekonomi global saat ini tidak untuk membuat kita khawatir dan gentar. Namun untuk memberikan sense bahwa gejolak perekonomian tahun ini maupun tahun depan yang akan kita hadapi bersama harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan hati hati dan prudent”kata Menkeu.
Bangun IKN Prioritas, Dana Pendidikan Diperbanyak
Pada Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan prioritas utama anggaran pemerintah di tahun depan adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan persiapan pemilihan umum (pemilu).
"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional ini," ujarnya usai sidang kabinet, Senin (8/8).
Untuk peningkatan SDM, pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Persentase ini tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan aturan perundangan.
Dalam Pagu Anggaran TA 2023 Anggaran fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp608,3 triliun, yang kemudian dalam Pagu Alokasi ditingkatkan menjadi Rp612,2 triliun.
Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dalam RAPBN 2023 juga cukup besar mencapai Rp128 triliun.
Pemerintah juga akan memanfaatkan anggaran pendidikan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tahun depan pemerintah akan membuka 3.256 kuota bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
"Dana abadi pendidikan akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber," kata dia.
Pemerintah juga menganggarkan Rp23,6 triliun untuk pembangunan IKN. Anggaran ini akan digunakan oleh sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam pembangunan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga bakal menggunakan dana abadi pendidikan yang setiap tahun mendapat alokasi anggaran. Sehingga, kualitas SDM Indonesia ke depan diharapkan bakal lebih baik dan mampu bersaing dengan negara lain.
Sementara itu, Kemenkeu menganggarkan Rp14 triliun pada 2023 untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). (ADF)
