Dhera Arizona
IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara berkunjung ke redaksi IDX Channel di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).
Kedatangan Suahasil untuk mengisi acara Special Dialogue IDX Channel dengan tema "Menguji Fleksibilitas APBN 2023 Hadapi Resesi" yang direncakan akan tayang pada Selasa (31/1/2023) secara eksklusif di seluruh platform IDX Channel.
Turut mendampingi Suahasil yakni Direktur Operasional IDX Channel Masirom dan Pemimpin Redaksi IDX Channel Delvi L M Sinambela.
Sementara itu berdasarkan penelusuran IDX Channel, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa APBN menjadi garda terdepan menjaga perekonomian nasional. Ketika kegiatan ekonomi berhenti, konsumsi, investasi, dan ekspor impor menurun karena terjadi pandemi, APBN adalah satu-satunya elemen di dalam perekonomian nasional yang masih tumbuh positif.
Wamenkeu Bicara soal Fleksibilitas APBN 2023 Hadapi Resesi. (Foto: MPI/Aldhi)
“APBN dapat memulihkan ekonomi, menjaga masyarakat, dan juga tetap kuat,” kata Wamenkeu dalam acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) secara daring pada Rabu (26/10/2022).
Ketika pandemi berlangsung, Wamenkeu menjelaskan APBN bekerja keras menangani dan melindungi perekonomian dengan mengeluarkan belanja-belanja negara yang sangat besar.
“Belanja negara yang sangat besar untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, untuk perlindungan sosial, dan tetap kita mengalokasikan belanja negara untuk bidang pendidikan 20% dari belanja negara. Ini adalah belanja yang sangat besar dan ini artinya anggaran negara bekerja keras melindungi masyarakat,” ujar Wamenkeu.
Namun, setelah APBN bekerja keras dengan belanja yang besar tersebut, Wamenkeu mengingatkan untuk mengembalikan defisit APBN menuju normal yakni di bawah 3%.
“Ini sering kita katakan sebagai bentuk dari konsolidasi fiskal. Kita menyehatkan kembali APBN, membuat APBN itu supaya defisitnya bisa kembali ke bawah 3%,” kata Wamenkeu.
Terbukti, APBN 2022 telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, fungsi APBN untuk melindungi masyarakat tergambarkan dari sisi belanjanya.
Belanja negara tahun 2022 tumbuh positif dan terus dioptimalkan, mencatatkan realisasi Rp3.090,8 triliun atau 99,5% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, tumbuh 10,9%. Realisasi belanja ini terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.274,5 triliun atau 98,8% dari Perpres 98/2022, tumbuh 13,7% dari realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.079,3 triliun atau 114,1% dari Perpres 98/2022, dipengaruhi oleh antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan dan pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid-19. Sedangkan tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, BLT BBM, dan bantuan subsidi upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah.
Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun atau 88,2% dari Perpres 98/2022 meningkat 47,6% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun atau 95,2% dari Perpres 98/2022 dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun atau 109,7% dari Perpres 98/2022. Angka ini meningkat 192,7% dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan listrik yang meningkat.
Sementara itu, realisasi TKD tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun atau 101,4% dari Perpres 98/2022, tumbuh 3,9% dibandingkan realisasi tahun 2021. Realisasi anggaran tersebut dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pelaksanaan program BLT Desa.
Sementara itu, pada APBN 2023, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.061 triliun. Sedangkan pendapatan negara ditetapkan Rp2.463 triliun.
Rinciannya yakni penerimaan perpajakan Rp2.021,2 triliun, meliputi pajak Rp1.718 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp303,2 triliun. Penerimaan negara bukan pajak ditargetkan Rp441,4 triliun.
Belanja negara disediakan sebanyak Rp3.061,2 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun, meliputi K/L Rp993,2 triliun dan non K/L Rp1.253,3 triliun. Sementara transfer ke daerah Rp814,7 triliun.
Defisit anggaran Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB. Penetapan defisit memang lebih rendah dari perkiraan 2022 yang sebesar 3,92%.
(YNA)
