Menyongsong tahun anggaran 2026, Suahasil meminta Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat memperkuat peran sebagai Regional Chief Economist (RCE).
DJPb diharapkan tidak hanya menjadi pengelola administratif, tetapi juga penasihat kebijakan (policy advisor) berbasis data bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.
KPPN juga didorong menjadi Financial Advisor bagi satuan kerja (satker) guna mengantisipasi hambatan perencanaan anggaran sejak dini.
Pada hari yang sama, Wamenkeu Thomas Djiwandono melakukan monitoring akhir tahun di KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII.