AALI
9350
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
730
ACST
202
ACST-R
0
ADES
6150
ADHI
800
ADMF
8175
ADMG
176
ADRO
3140
AGAR
322
AGII
2260
AGRO
765
AGRO-R
0
AGRS
112
AHAP
104
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
157
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1565
AKRA
1155
AKSI
270
ALDO
755
ALKA
292
ALMI
302
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/16 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
541.62
1.17%
+6.26
IHSG
7135.27
0.59%
+42.00
LQ45
1016.43
1.06%
+10.64
HSI
19765.62
-1.37%
-275.24
N225
28868.91
-0.01%
-2.87
NYSE
15794.33
-0.06%
-10.05
Kurs
HKD/IDR 190
USD/IDR 14,725
Emas
843,472 / gram

Wapres: Proses Sertifikasi Tanah Harus Adil, Mudah, dan Murah

ECONOMICS
Binti Mufarida
Kamis, 09 Juni 2022 23:00 WIB
Wapres Ma’ruf Amin meminta agar sertifikasi tanah sebagai bagian dari reforma agraria harus dilaksanakan secara adil, mudah, dan murah. 
Wapres: Proses Sertifikasi Tanah Harus Adil, Mudah, dan Murah (Dok.MNC)
Wapres: Proses Sertifikasi Tanah Harus Adil, Mudah, dan Murah (Dok.MNC)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar sertifikasi tanah sebagai bagian dari reforma agraria harus dilaksanakan secara adil, mudah, dan murah

Hal tersebut karena reforma agraria harus menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan serta tidak boleh menguntungkan segelintir pihak saja.

“Sertifikasi sebagai bagian dari reforma agraria dilaksanakan secara adil, mudah, dan murah. Tidak hanya mudah untuk para pemilik tanah yang luas, melainkan juga pada pemilik tanah yang yang sempit yang umumnya terdiri dari rakyat kecil,” tegas Wapres saat penutupan pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit 2022) secara virtual, Kamis (9/6/2022).

Selain itu, Wapres juga mendorong agar penataan aset dan akses di wilayah pesisir serta daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) sehingga memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat disana.

“Secara khusus saya juga ingin menekankan bahwa penataan aset dan akses di wilayah pesisir serta daerah terpencil dan tertinggal membutuhkan komitmen antara lain dengan memberikan kepastian hukum hak atas tanah,” pinta Wapres.  

“Oleh karena itu saya minta penyelesaian persoalan lahan di wilayah perbatasan seperti legalisasi aset pada 111 pulau-pulau kecil terluar harus menjadi perhatian kita bersama,” paparnya.

Wapres mengatakan legalisasi aset sangat penting untuk menegakkan kedaulatan NKRI dan menghindari konflik terkait status hukum wilayah negara dengan negara lain. “Selain itu, upaya ini akan menghidupkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya. 

Halaman : 1 2
Rekomendasi Berita

Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD