AALI
9350
ABBA
284
ABDA
0
ABMM
2420
ACES
735
ACST
199
ACST-R
0
ADES
6125
ADHI
790
ADMF
8125
ADMG
176
ADRO
3140
AGAR
322
AGII
2270
AGRO
775
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
104
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
156
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1565
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
750
ALKA
292
ALMI
302
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/16 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
541.37
1.12%
+6.01
IHSG
7131.52
0.54%
+38.24
LQ45
1015.93
1.01%
+10.14
HSI
19765.62
-1.37%
-275.24
N225
28868.91
-0.01%
-2.87
NYSE
15794.33
-0.06%
-10.05
Kurs
HKD/IDR 190
USD/IDR 14,725
Emas
843,472 / gram

Ada Kesepakatan Regulasi BPN-KKP, Sertifikasi Tanah Masyarakat Pesisir dan Pulau Terpencil Tuntas

ECONOMICS
Raka Dwi Novianto
Jum'at, 27 Mei 2022 17:17 WIB
KSP Moeldoko memastikan, persoalan sertifikasi tanah bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil sudah tuntas. 
Ada Kesepakatan Regulasi BPN-KKP, Sertifikasi Tanah Masyarakat Pesisir dan Pulau Terpencil Tuntas (Dok.MNC)
Ada Kesepakatan Regulasi BPN-KKP, Sertifikasi Tanah Masyarakat Pesisir dan Pulau Terpencil Tuntas (Dok.MNC)

IDXChannel –  Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan, persoalan sertifikasi tanah bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil sudah tuntas. 

Moeldoko mengatakan banyaknya perbedaan dan tumpang tindih regulasi pada Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sudah menemukan titik temu.

“Sudah ada kesepakatan bersama antara Kementerian ATR/BPN dan KKP terkait perizinan sebagai dasar pemberian hak di kawasan pesisir,” kata Moeldoko, usai memimpin rapat koordinasi percepatan legalisasi tanah di wilayah pesisir dan pulau kecil, di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Jum’at (27/5/2022).

Sebagai informasi, kebijakan reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sempat terhambat karena adanya tumpang tindih regulasi. Terlebih, setelah terbit PP No 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan pendaftaran tanah. Dalam PP tersebut disebutkan, bahwa hak atas tanah di wilayah perairan bisa dilakukan,  jika sudah terbit perizinan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).

Atas dasar itu, ujar Moeldoko, Kantor Staf Presiden langsung menggelar rapat teknik bersama kementerian/lembaga terkait untuk sinkronisasi regulasi, agar percepatan legalisasi tanah bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil segera dilakukan.
 
“KSP serius menjalankan arahan Presiden untuk menyelesaikan reforma agraria, termasuk di wilayah pesisir dan pulau kecil,” kata Moeldoko.

“Kegelisahan masyarakat pesisir harus dijawab. Negara harus hadir untuk melindungi dan memberikan kepastian atas hak tanah. Kalau selama ini ngurus sertifikat saja nggak bisa, bagaimana kita bisa berikan harapan,” tambahnya.

Menurut Moeldoko, percepatan legalisasi tanah di lingkup pesisir dan pulau-pulau terluar di perbatasan Indonesia, bukan semata untuk mengatur kepemilikan dan kebermanfaatan tanah. Namun juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas hak tanah yang sudah didiami puluhan tahun.

“ini juga penting untuk menjaga keutuhan teritori, kedaulatan, dan pembangunan ekonomi negara kita,” ucapnya.

Mantan Panglima itu juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terluar sebagai penerima manfaat, untuk peningkatan kesejahteraan. 

"Pesan bapak Presiden, reforma agraria tidak hanya soal sertifikat. Tapi juga pemberdayaan masyarakat penerima manfaat,” tandas Moeldoko. 

Percepatan legalisasi tanah di wilayah pesisir dan pulau kecil, untuk pertama kalinya akan dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Secara geopolitik, provinsi yang dikenal dengan sebutan bunda kandung tanah melayu itu, Secara geopolitik, berbatasan langsung dengan Singapura. Sehingga mendesak untuk segera ditangani dan diselesaikan.  

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD