Yulistyo Pratomo
Upaya Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk mendapatkan akses ke audit perusahaan luar negeri, dimulai di bawah mantan Presiden Donald Trump, terus berlanjut di bawah pemerintahan Biden. Beberapa perusahaan China mengatakan undang-undang keamanan nasional China melarang mereka menyerahkan dokumen audit kepada regulator AS.
Itulah yang membuat Beijing khawatir dengan bocornya jumlah data yang dimiliki DiDi dan perusahaan teknologi lainnya. Apalagi raksasa transportasi online ini memiliki sejumlah besar informasi sensitif dari setengah miliar pengguna aktif tahunan, sebagian besar di China.
Selama setahun terakhir, pemerintah Xi telah berusaha untuk mendapatkan kendali atas data tersebut, baik untuk melindungi pengguna dari penyalahgunaan dan menemukan cara untuk dalam memacu pertumbuhan ekonomi berbasis luas daripada memperkaya miliarder.
Kampanye China untuk memberlakukan kontrol lebih ketat pada perusahaan teknologi negara itu sudah ditunjukkan sejak akhir tahun lalu, ketika pihak berwenang menarik daftar ganda Ant Group Co senilai USD35 miliar di Shanghai dan Hong Kong. Tetapi regulator China saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan banyak perusahaan negara agar tidak terdaftar di AS.
Pernyataan terbaru dari Dewan Negara membuat ketentuan khusus untuk pengawasan data lintas batas, yang menunjukkan bahwa mengawasi informasi sensitif telah menjadi salah satu bidang peraturan yang paling penting di China, kata Xia Hailong, seorang pengacara di firma hukum Shenlun yang berbasis di Shanghai.
