AALI
9725
ABBA
394
ABDA
0
ABMM
1420
ACES
1220
ACST
232
ACST-R
0
ADES
3000
ADHI
1025
ADMF
7725
ADMG
198
ADRO
1815
AGAR
330
AGII
1505
AGRO
1925
AGRO-R
0
AGRS
176
AHAP
81
AIMS
456
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
920
AKRA
4190
AKSI
424
ALDO
1035
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
272
Market Watch
Last updated : 2021/12/03 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.87
-1.3%
-6.63
IHSG
6538.51
-0.69%
-45.31
LQ45
938.93
-1.11%
-10.56
HSI
23766.69
-0.09%
-22.24
N225
28029.57
1%
+276.20
NYSE
0.00
-100%
-16133.89
Kurs
HKD/IDR 1,845
USD/IDR 14,395
Emas
819,409 / gram

Berpenghasilan Rp75 Juta Sebulan di DPR, Ini Pembelaan Krisdayanti

MARKET NEWS
Kiswondari/Sindo
Rabu, 15 September 2021 08:40 WIB
Pengakuan Krisdayanti yang menyebutkan nominal penghasilan sebagai anggota dewan mengundang banyak reaksi dari banyak kalangan, ini pembelaannya.
Berpenghasilan Rp75 Juta Sebulan di DPR, Ini Pembelaan Krisdayanti. (Foto: MNC Media)
Berpenghasilan Rp75 Juta Sebulan di DPR, Ini Pembelaan Krisdayanti. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sejumlah reaksi diberikan masyarakat setelah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Krisdayanti, membeberkan penghasilannya sebagai bagian dari parlemen. Pada pengakuannya di sebuah tayangan di Channel Youtube, dia mengaku mendapatkan penghasilan sebesar Rp75 juta.

Namun, dia langsung memberikan klarifikasi terkait dengan pernyataannya dalam tayangan di YouTube Channel ‘Akbar Faizal Uncensored’ pada 13 September 2021 dengan judul ‘Nekat! Krisdayanti Berani Bicara Politik di Sini! | AF Uncensored’.

"Saya ingin memberikan tambahan informasi untuk mengklarifikasi pernyataan saya tersebut," kata perempuan yang akrab disapa KD ini dalam keterangannya kepada media, Rabu (15/9/2021).
 
KD menjelaskan, dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI, melainkan dana untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Anggaran tersebut wajib dipergunakan oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyerap aspirasi rakyat.

"Aspirasi ini yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana fungsi DPR RI yang diamanatkan konstitusi," ujarnya.

Pada pelaksanaannya di lapangan, kata KD, dana reses digunakan untuk membiayai berbagai hal teknis kegiatan menyerap aspirasi masyarakat ini. Bentuk kegiatan banyak juga merupakan usulan dari masyarakat, mulai dari pertemuan biasa masyarakat dengan anggota DPR, sampai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Jadi dana reses yang berasal dari rakyat ini pada akhirnya kembali lagi ke rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan," tegas pelantun Menghitung Hari ini.

Anggota Komisi IX DPR ini menambahkan  kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang telah dianggarkan oleh negara ini tidak saja berlaku bagi anggota DPR RI, tapi juga untuk anggota DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota/Kabupaten sesuai dengan keketentuan UU MD3.

"Penggunaan anggaran negara ini dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga wajib dilaporkan ke Sekretariat Dewan di masing-masing tingkatan, dan dalam hal DPR RI, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," pungkasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD