AALI
8475
ABBA
222
ABDA
6050
ABMM
4210
ACES
615
ACST
185
ACST-R
0
ADES
7225
ADHI
745
ADMF
8300
ADMG
165
ADRO
4080
AGAR
306
AGII
2250
AGRO
575
AGRO-R
0
AGRS
94
AHAP
101
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1415
AKSI
322
ALDO
680
ALKA
290
ALMI
388
ALTO
174
Market Watch
Last updated : 2022/10/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.54
-0.28%
-1.53
IHSG
7075.39
0.04%
+3.13
LQ45
1011.63
-0.3%
-3.01
HSI
18087.97
5.91%
+1008.46
N225
27120.53
0.48%
+128.32
NYSE
0.00
-100%
-13855.72
Kurs
HKD/IDR 1,933
USD/IDR 15,210
Emas
837,370 / gram

Diganggu Perda KTR, Industri Hasil Tembakau Tetap Jadi Andalan Penerimaan Negara

MARKET NEWS
Fahmi Abidin
Senin, 17 Desember 2018 12:15 WIB
Industri Hasil Tembakau baik produknya hingga industrinya kerap dibatasi berbagai aturan hingga dikecam agar dihilangkan, tapi jadi andalan penerimaan negara.
Diganggu Perda KTR, Industri Hasil Tembakau Tetap Jadi Andalan Penerimaan Negara. (Foto: Idxchannel.tv)
Diganggu Perda KTR, Industri Hasil Tembakau Tetap Jadi Andalan Penerimaan Negara. (Foto: Idxchannel.tv)

IDXChannelIndustri hasil tembakau merupakan industri padat karya dan tenaga kerja dengan sumbangsih besar bagi penerimaan negara. Namun, di sisi lain baik produknya yang berupa rokok hingga industrinya kerap dibatasi berbagai aturan hingga dikecam agar dihilangkan.

Bicara dalam special dialogue “Kebijakan Industri Hasil Tembakau: Hidup Diganggu, Mati Tak Boleh”, sejumlah pembicara seperti Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Haryanto, Asisten Deputi Urusan Industri Kementerian Perindustrian Atong Soekirman dan Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, sepakat bahwa bahwa industri ini memberi penerimaan negara yang cukup besar dibandingkan sektor lain.

Dikatakan Nirwala, Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan andalan penerimaan negara dan yang bergantung kepada industri ini sangat banyak mencapai 6,1 juta orang tenaga kerja yang terserap.

“Kalau IHT ini dihapus di 2020 misalnya, terus akan dikemanakan jutaan orang ini? Jika melihat penelitiannya Drajad Wibowo, 1 persen pertumbuhan ekonomi (angka moderat) itu harus bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak 300 ribu orang, kalau pabrik rokok ditutup harus diberikan lapangan kerja baru, maka pertumbuhan ekonomi harus 20 persen, belum ditambah 5,4 persen pertumbuhan per tahun,” ungkap Nirwala. 

Penerimaan negara dari industri mencapai Rp148 triliun, ungkap Nirwala, maka jika industri ini dihapus harus duduk bersama semua unsur dan mencari solusi penggantinya bagi penerimaan negara. “Rp1 triliun dari penerimaan itu berguna untuk 1 juta anak sekolah lewat BOS, membantu ibu melahirkan 1,5 juta orang, dan lainnya. Kalau penerimaan ini hilang maka semua sektor harus bicara dan cari solusinya,” kata Nirwala.

Kontribusi terhadap fiskal dari industri hasil tembakau sangat besar yakni mencapai 61,4 %, sedangkan jasa keuangan hanya berada diurutan kedua sekitar 26,4 %. Sehingga, ungkap Nirwala, kita tidak bisa serta merta menyebut industri ini harus dihilangkan atau lainnya.

Untuk hadapi 2019,  terdapat empat pilar yang sedang dihadapi industri IHT yakni masalah pembatasan konsumsi, keberlangsungan industri, penerimaan negara dan pemberantasan rokok ilegal. Tak hanya itu saja, sejumlah peraturan pemerintah daerah atau perda juga jadi batu sandungan bagi keberlangsungan industri padat modal ini.

Perda Kawasan Tanpa Rokok

Kementerian Dalam Negeri menilai Perda KTR Kota Bogor yang disebut-sebut telah disahkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Seksi Wilayah IV B Direktirat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Wahyu Perdana Putra mengatakan soal perdebatan pelaksanaan Perda KTR. “Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tidak boleh bertentangan dengan nilai umum dan kesusilaan,” ucapnya di gedung BEI, Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, Perda KTR ikut menjadi masalah bagi para pelaku usaha. Misalnya, pelarangan pemajangan produk rokok di toko-toko ritel di Bogor. Padahal, peraturan nasional, aturan yang wajib menjadi acuan dalam menyusun perda KTR justru tidak melarang hal tersebut.

Peraturan daerah kawasan tanpa rokok (KTR) Kota Bogor yang melarang pemajangan produk tembakau atau rokok di toko-toko ritel modern menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk warga usaha yang berada di Kota Bogor.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Gunawan Baskoro mengatakan, “Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Nasional jelas menimbulkan kebingungan di lapangan. Kami tidak memiliki aturan main yang jelas, karena di level nasional (pemajangan produk rokok) boleh, sementara di level daerah dilarang,” pungkasnya. (*)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD