IDXChannel - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Gubernur BI secara virtual, anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti skema berbagi beban atau burden sharing yang dilakukan Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) yang dinilai akan memengaruhi beban BI.
“Kami concern terhadap hal tersebut karena burden sharing ini berpotensi memengaruhi beban dan penghasilan Bank Indonesia. Selain itu, kondisi permodalan Bank Indonesia juga harus tetap dijaga di level minimal 10 persen dari total kewajiban moneter,” ungkapnya, dilansir laman website resmi DPR RI, Senin (28/9/2020).
Menurut data yang disampaikan BI, otoritas moneter sudah membeli sekitar Rp 410,92 triliun Surat Berharga Negara (SBN) selama 2020 baik melalui di pasar perdana maupun di pasar sekunder.
Dari total tersebut sebanyak Rp 234,65 triliun dibeli di pasar pendana. Sebesar Rp 51,17 triliun dibeli melalui mekanisme pasar dan Rp 183,48 triliun lewat pembelian langsung.
Anis juga menanyakan tentang kemampuan bank sentral itu dalam menjaga rasio modal.
“Seberapa besar kemampuan Bank Indonesia menjaga agar rasio modal tetap minimal 10 persen dari kewajiban moneter di tengah-tengah beban yang meningkat dan penghasilan yang menurun,” tanyanya.
Sejatinya, Anis menyampaikan terdapat dua tantangan yang akam menyebabkan penurunan penghasilan BI.
“Kedua tantangan itu adalah penurunan yield obligasi dan suku bunga acuan dunia, yang akan memengaruhi realisasi pendapatan bunga Bank Indonesia dan hilangnya pendapatan Bank Indonesia dari SBN karena skema burden sharing,” pungkasnya. (*)
Advertisement
DPR Menilai Skema Burden Sharing Pengaruhi Beban dan Penghasilan BI
Skema berbagi beban atau burden sharing yang dilakukan Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) yang dinilai akan memengaruhi beban BI.

DPR Menilai Skema Burden Sharing Pengaruhi Beban dan Penghasilan BI. (Foto: Ist)
Follow Saluran Whatsapp IDX Channel untuk Update Berita Ekonomi
Follow
Tim Editor
Advertisement
Advertisement