KPPU Berencana Panggil Menteri Rini Terkait Kasus Garuda
Market News
Fahmi Abidin
Senin, 08 Juli 2019 09:00 WIB
KPPU berencana memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus Garuda dibawah naungan KemenBUMN.
KPPU Berencana Panggil Menteri Rini Terkait Kasus Garuda. (Foto: Ist)

IDXChannel - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih akan melanjutkan penyelidikan rangkap jabatan di dewan komisaris dan direksi Garuda Indonesia Group. Dalam temuannya, tiga orang dalam manajemen Garuda Indonesia Group telah memenuhi rekomendasi KPPU.

Ari Askhara menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan Komisaris Utama Sriwijaya Air. Sedangkan Direksi Niaga Garuda, Pikri Ilham Kurniansyah juga menjabat sebagai Komisaris di Sriwijaya Air. Sementara itu, Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjo merangkap Komisaris di Sriwijaya Air.

Dikatakan Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih, pihaknya mengapresiasi langkah ketiga orang tersebut untuk melepas jabatannya di Dewan Komisaris Sriwijaya Air berdasarkan rekomendasi dari KPPU.

“Tetep lanjut. Meskipun kita apresiasi langkah pengunduran tersebut,” katanya saat dihubungi iNews, pada Minggu (7/7).

Sebelumnya, KPPU berencana memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pasalnya, maskapai berpelat merah ini berada di bawah wewenang Kementerian BUMN.

Hal ini berdasarkan pengakuan Ari saat diperiksa KPPU bahwa rangkap jabatan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian BUMN.

Untuk itu pernyataan dari Rini Soemarno dibutuhkan. Meskipun ketiga pejabat tinggi maskapai negara tersebut telah melepaskan jabatan di Sriwijaya Air. “Senin kami rapat untuk memutuskannya (memanggil Rini Soemarno ke KPPU),” katanya.

Rangkap jabatan ini bermula saat penandatanganan Kerja Sama Operasional (KSO) antara Citilink dan Sriwijaya. Dengan memanfaatkan kerja sama anak usahanya tersebut, Garuda Indonesia menyusupkan tiga pejabat tingginya di Sriwijaya Air. Padahal seharusnya, dalam KSO hal ini tidak diperbolehkan. (*)

Baca Juga