AALI
9875
ABBA
324
ABDA
6600
ABMM
1435
ACES
1270
ACST
192
ACST-R
0
ADES
3410
ADHI
835
ADMF
7625
ADMG
182
ADRO
2270
AGAR
348
AGII
1400
AGRO
1250
AGRO-R
0
AGRS
157
AHAP
69
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1115
AKRA
795
AKSI
705
ALDO
1300
ALKA
304
ALMI
288
ALTO
242
Market Watch
Last updated : 2022/01/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.87
-1.14%
-5.85
IHSG
6655.17
-1.06%
-71.21
LQ45
949.49
-1.07%
-10.27
HSI
24656.46
-1.24%
-309.09
N225
27588.37
0.24%
+66.11
NYSE
16397.34
-1.6%
-266.43
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,343
Emas
847,156 / gram

Melonjak Lagi, Batu Bara Global Kini Seharga USD203 Per Ton

MARKET NEWS
Yulistyo Pratomo
Senin, 10 Januari 2022 17:42 WIB
Harga batu bara global kembali mengalami lonjakan di tengah kebijakan Indonesia yang melarang ekspor komoditas tersebut.
Melonjak Lagi, Batu Bara Global Kini Seharga USD203 Per Ton. (Foto: MNC Media)
Melonjak Lagi, Batu Bara Global Kini Seharga USD203 Per Ton. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Harga batu bara global kembali mengalami lonjakan di tengah kebijakan Indonesia yang melarang ekspor komoditas tersebut. Saat ini, barang tambang tersebut di ICE NewCastle Coal mencapai USD203 per ton.

Pantauan tim IDXChannel, Senin (10/1/2022), harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan di perdagangan sebelumnya. Batu bara mengalami kenaikan sebesar 7,10 poin atau 3,62 persen.

Sementara, harga tertinggi yang pernah dicapai dalam perdagangan batu bara pernah menyentuh angka USD259 per ton. Tak menutup kemungkinan nilai tersebut akan kembali tersetuh jika Indonesia belum juga mencabut larangan ekspor yang berlangsung sejak 1 Januari 2022 lalu.

Sedangkan di Indonesia, harga batu bara atau Indonesian Coal Index (ICP) pada perdagangan Jumat (7/1/2021) kemarin berada di level USD59,90 per ton. Harga ini jaug lebih baik dari penutupan sebelumnya yang hanya USD57,70 per ton.

Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk memberlakukan larangan ekspor batu bara pada 1 Januari 2022 lalu. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi krisis bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN.

Dalam keterangannya, pemerintah menyebutkan larangan tersebut berlaku selama satu bulan, tepatnya berakhir pada 31 Januari 2022 mendatang. Jika langkah ini tidak diambil, maka akan menyebabkan gangguan terhadap layanan listrik terhadap 10 juta pelanggan di Indonesia.

Kebijakan ini pun dipertegas oleh Presiden Joko Widodo yang menyebut aturan tersebut adalah mutlak. Sehingga semua perusahaan tambang nasional wajib menjalankan skema DMO atau kebutuhan dalam negeri sebesar 25 persen. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD