Rohman Wibowo
IDXChannel - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung praktik tata kelola ekspor yang baik di industri perkebunan di tengah ramainya isu under-invoicing dan transfer pricing di sektor komoditas.
Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan mengatakan, dengan struktur industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Gapki mendorong pemerintah memperketat sinkronisasi data antarlembaga. Tanpa penegakan hukum yang tegas terhadap manipulasi invoice, potensi kerugian negara dari sektor ini bakal terus berlanjut.
"Berkaitan dengan under-pricing dan under-invoicing, kita sudah memiliki instrumen pengamanan cukup baik seperti National Single Window serta surveyor yang seharusnya memastikan ekspor sesuai aturan guna menghindari praktik tersebut," ujar Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan kepada IDX Channel, Kamis (28/5/2026).
Fadhil mengatakan, dalam melakukan pengawasan, pemerintah sebenarnya telah merilis Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan sebagai referensi resmi bagi eksportir untuk membayar bea keluar dan pungutan ekspor.
Namun, pengawasan yang lemah di lapangan menciptakan ruang bagi eksportir untuk memanfaaatkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Padahal kata dia, setiap bukti pembayaran (invoice) yang yang diserahkan kepada Bea Cukai atau melalui platform Nasional Single Window yang harganya jauh di bawah HPE bisa ditelusuri, sehingga diberikan hambatan administratif untuk ekspor.
