Struktur kepemilikan, kata dia, hanya dipecah ke lebih banyak akun tanpa pernah menyentuh permintaan pasar yang sesungguhnya.
“Aturan ini menaikkan biaya kepatuhan [compliance costs], tetapi tidak meningkatkan integritas pasar,” kata Ricky.
Masalah serupa juga muncul pada penurunan ambang pelaporan kepemilikan menjadi 1 persen.
Menurut hemat Ricky, kebijakan ini memang memperbanyak data, namun belum tentu meningkatkan transparansi.
Pelaporan hanya mencerminkan besaran kepemilikan, bukan koordinasi antar pemegang saham. Sekelompok pihak yang saling terafiliasi masih bisa berada di bawah ambang pelaporan dan luput dari pengawasan.