Kenaikan free float dianggap mampu memperbaiki distribusi saham. Padahal, kata Ricky, masalah utamanya bukan terletak pada besaran porsi saham publik, melainkan pada kualitas distribusi tersebut.
Banyak saham yang secara formal tercatat sebagai saham publik, namun secara ekonomi tetap berada dalam kendali pihak-pihak yang saling terafiliasi.
“Nama pemegangnya bisa berbeda, tetapi keterkaitannya tetap ada, baik melalui hubungan keluarga, skema pendanaan, kesepakatan informal, maupun struktur nominee,” tulis Ricky.
Akibatnya, meski free float meningkat di atas kertas, jumlah saham yang benar-benar bisa diperdagangkan secara independen tetap terbatas. Praktis, likuiditas pun tipis dan harga saham menjadi rentan.
Ricky menilai, aturan free float yang lebih tinggi tidak otomatis memaksa pemegang kendali untuk benar-benar melepas saham ke pasar.