TIM RISET IDX CHANNEL
IDXChannel – Gejolak pasar saham Indonesia dalam sepekan terakhir membuka kembali persoalan terkait rendahnya porsi saham yang beredar di publik (free float), termasuk sejumlah emiten yang berada di bawah kendali kelompok konglomerat besar.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat sempat turun tajam pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1) lalu hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit.
Tekanan pasar muncul setelah pengelola indeks global MSCI menyatakan akan menunda perubahan indeks hingga regulator Indonesia menuntaskan isu kepemilikan saham yang dinilai terlalu terkonsentrasi.
Dalam penilaiannya, MSCI menyinggung adanya masalah fundamental dari sisi investabilitas atau kelayakan investasi, dengan free float menjadi sorotan utama.
Rendahnya porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan dinilai membatasi likuiditas hingga meningkatkan volatilitas.
Data pasar menunjukkan, saham-saham konglomerat yang belakangan turut menjadi tulang punggung kapitalisasi bursa umumnya memiliki free float di bawah ambang 15 persen.
Kisaran free float saham-saham tersebut berada di rentang sekitar 7,5 persen hingga 14,93 persen.
Berdasarkan penelusuran Tim Riset IDXChannel, setidaknya 47 emiten yang terafiliasi dengan kelompok konglomerasi tercatat memiliki porsi free float di bawah 15 persen.
Free float tertinggi dalam kelompok ini tercatat pada PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) milik Grup Emtek sebesar 14,93 persen, sementara yang terendah berada di kisaran 7,5 persen, seperti PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk (LIFE).
Deretan emiten ber-free float tipis tersebut tersebar di berbagai kelompok usaha besar.
Grup Lippo tercatat sebagai salah satu yang paling dominan, dengan sejumlah emiten seperti PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO), PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU), dan PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI), yang seluruhnya memiliki free float di bawah 10 persen.
Grup Salim juga menempatkan banyak emiten dalam kategori serupa, antara lain PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS), PT DCI Indonesia Tbk (DNET), PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS), serta PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI).
Sementara itu, Grup Sinarmas memiliki sejumlah saham dengan free float satu digit (kisaran 7-9 persen), seperti PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI), PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), dan LIFE.
Kelompok usaha Barito besutan Prajogo Pangestu juga tercatat memiliki beberapa saham ber-free float rendah, antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA). Selain itu, Grup Djarum, Panin, Haji Isam, hingga Bakrie masing-masing memiliki lebih dari satu emiten dengan porsi kepemilikan publik terbatas.
Sorotan terhadap struktur kepemilikan ini muncul bersamaan dengan derasnya aksi jual investor asing.
Sepanjang sepekan terakhir, saham-saham berkapitalisasi besar, terutama perbankan jumbo dan emiten tambang milik konglomerasi, menjadi sasaran utama net sell asing di tengah meningkatnya sensitivitas pasar.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan net sell asing terbesar sekitar Rp8,12 triliun dalam sepekan, disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar Rp2,72 triliun. Tekanan juga menyasar saham tambang, termasuk PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Grup Bakrie yang dilepas asing sekitar Rp1,49 triliun dan anjlok lebih dari 28 persen dalam sepekan.
BUMI bersama PT Petrosea Tbk (PTRO) sebelumnya digadang-gadang masuk indeks MSCI pada Februari. Namun, rencana tersebut tertahan setelah MSCI membekukan proses rebalancing akibat isu free float dan transparansi kepemilikan saham di pasar domestik.
Merespons kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) menyiapkan langkah penataan.
OJK menyebut, SRO telah mempublikasikan dan menyerahkan data kepemilikan saham emiten yang lebih rinci kepada MSCI. Proses penyesuaian akan terus berjalan seiring evaluasi lanjutan hingga data tersebut dapat diterima sepenuhnya sesuai praktik internasional.
Sejalan dengan itu, SRO juga tengah menyiapkan aturan free float minimum sebesar 15 persen yang akan diberlakukan baik bagi emiten yang akan melantai melalui IPO maupun emiten yang sudah tercatat.
Bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut, regulator menyiapkan mekanisme exit policy sebagai bagian dari upaya menciptakan pasar yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Di tengah tekanan pasar dan transisi kebijakan, pelaku pasar kini menanti kepastian langkah regulator dalam menuntaskan persoalan free float dan ketentuan lain yang disoroti MSCI, yang dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas pasar modal nasional serta posisi Indonesia di indeks global. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
