AALI
10850
ABBA
73
ABDA
6950
ABMM
745
ACES
1565
ACST
358
ACST-R
0
ADES
1680
ADHI
1320
ADMF
8450
ADMG
174
ADRO
1180
AGAR
418
AGII
1270
AGRO
1215
AGRO-R
0
AGRS
805
AHAP
61
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
302
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
492
AKRA
3400
AKSI
765
ALDO
440
ALKA
238
ALMI
250
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/03/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.51
-0.71%
-3.59
IHSG
6258.75
-0.51%
-32.05
LQ45
941.36
-0.75%
-7.11
HSI
29098.29
-0.47%
-138.50
N225
28864.32
-0.23%
-65.79
NYSE
14959.41
-1.58%
-239.78
Kurs
HKD/IDR 1,843
USD/IDR 14,300
Emas
778,890 / gram

Tiga Reformasi Pembayaran Indonesia, BI : Cari Titik Keseimbangan

MARKET NEWS
Rina Anggraeni/Sindonews
Jum'at, 15 Januari 2021 17:00 WIB
BI apresiasi dukungan seluruh pelaku industri sistem pembayaran dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) terhadap implementasi inisiatif BSPI 2025.
Tiga Reformasi Pembayaran Indonesia, BI : Cari Titik Keseimbangan. (Foto : MNC Media)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mengapresiasi dukungan seluruh pelaku industri sistem pembayaran dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) terhadap implementasi berbagai inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang telah bergulir  sejak pertengahan 2019, termasuk dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

Ditekankan Gubernur BI Perry Warjito, bahwa pentingnya dukungan industri terhadap reformasi pengaturan yang telah ditempuh melalui pengundangan PBI Sistem Pembayaran (PBI No.22/23/PBI/2020) pada 30 Desember 2020 lalu,  sebagai landasan hukum yang kuat untuk mengimplementasikan seluruh inisiatif BSPI 2025 guna menata kembali industri sistem pembayaran. 

"BI menyampaikan BI akan mendorong kebijakan sistem pembayaran yang diarahkan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui sinergi erat dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan industri," kata Perry di Jakarta, Jumat (15/1/2021). 

Reformasi pengaturan sistem pembayaran yang dilakukan oleh BI merupakan upaya untuk mencari titik keseimbangan antara optimalisasi inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan nasional. Upaya dimaksud dilakukan dengan menata kembali struktur industri dan memayungi ekosistem pembayaran secara end to end sebagaimana diamanatkan dalam BSPI 2025. 

Reformasi pengaturan sistem pembayaran dilatarbelakangi oleh 3 hal, yaitu semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan dan model bisnis, pengaturan saat ini yang relatif kompleks dan rigid, serta transformasi pengaturan global dalam merespon digitalisasi. Reformasi pengaturan diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan ekonomi dan keuangan digital, menyederhanakan pengaturan dan menata kembali struktur industri sistem pembayaran. 

"Ke depan, kebijakan digitalisasi sistem pembayaran BI akan terus diarahkan untuk mengakselerasi dan mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Kebijakan sistem pembayaran dalam mendorong ekonomi dan keuangan digital dan memperkuat kelancaran operasional sistem pembayaran telah ditempuh melalui berbagai kebijakan, diantaranya memastikan infrastruktur dan operasional sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah berjalan secara penuh, mendorong transaksi nontunai dan digitalisasi layanan keuangan melalui penyesuaian biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), perluasan akseptasi QR Code Indonesian Standard (QRIS), dan penyaluran bantuan sosial secara nontunai, serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui implementasi BSPI 2025. (*)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD