AALI
9650
ABBA
222
ABDA
5500
ABMM
2140
ACES
775
ACST
160
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
755
ADMF
8000
ADMG
170
ADRO
2720
AGAR
316
AGII
2000
AGRO
660
AGRO-R
0
AGRS
120
AHAP
55
AIMS
256
AIMS-W
0
AISA
140
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1425
AKRA
960
AKSI
284
ALDO
820
ALKA
298
ALMI
290
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/07/01 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
519.46
-1.84%
-9.76
IHSG
6794.33
-1.7%
-117.25
LQ45
974.33
-1.78%
-17.61
HSI
0.00
-100%
-21996.89
N225
25935.62
-1.73%
-457.42
NYSE
0.00
-100%
-14599.59
Kurs
HKD/IDR 1,904
USD/IDR 14,960
Emas
863,215 / gram

Cara Menghitung Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang Jarang Diketahui Banyak Orang

MILENOMIC
Mohammad Yan Yusuf
Jum'at, 24 Juni 2022 12:16 WIB
Cara menghitung kompensasi pemutusan hubungan kerja ini akan membantu Anda dalam menghitung jumlah pesangon yang merupakan bagian PHK.
Cara Menghitung Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang Jarang Diketahui Banyak Orang. (foto : MNC Media)
Cara Menghitung Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang Jarang Diketahui Banyak Orang. (foto : MNC Media)

IDXChannel - Cara menghitung kompensasi pemutusan hubungan kerja ini akan membantu Anda dalam menghitung jumlah pesangon yang merupakan bagian PHK.

Tentunya ada beberapa kriteria cara menghitung kompensasi pemutusan hubungan kerja. Mulai dari lama bekerja hingga jumlah gaji yang dibayarkan. 

Namun sebelum mengetahui cara menghitung kompensasi pemutusan hubungan kerja, ada baiknya Anda mengetahui hal ini terlebih dahulu. 

Apa itu Kompensasi PHK

Kompensasi PHK atau Pesangon adalah uang yang wajib dibayarkan perusahaan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. 

Pemberian pesangon sendiri telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No 13. Tahun 2003. Namun kamu juga harus tahu bahwa selain uang pesangon ada kompensasi lain yang turut disertakan bila kamu mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, yaitu Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH). 

Tentunya nilai diatas selaras dengan perubahan dalam aturan pesangon yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu. 

Bila Kompensasi Tidak Diberikan

Bila terjadi, karyawan bisa menuntut perusahaan tempat mereka bekerja yang tidak membayar pesangon melalui pengadilan perselisihan hubungan industrial (PHI). 

Terlebih dalam UU Cipta Kerja telah ditentukan bahwa ada ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak membayar pesangon dengan merujuk Pasal 156 ayat 1 telah menjelaskan  bila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 

Sehingga  dalam Pasal 158 ayat 1 disebutkan bila pengusaha tidak menjalankan kewajiban tersebut maka mereka diancam sanksi pidana paling singkat 1 tahun an paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. 

3 Komponen Kompensasi PHK saat Lay-Off

Dalam Pasal 156 Ayat (1) disebutkan terdapat 3 komponen pesangon bagi karyawan pemutusan hubungan kerja:

  • Uang Pesangon
  • Uang Penghargaan Masa Kerja
  • Uang Penggantian Hak

Cara Menghitung Kompensasi PHK 

Dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa besaran pesangon yang diterima karyawan merupakan upah yang dihitung berdasarkan masa kerja yang telah karyawan tersebut lewati. 

Adapun komponen upah yang dimaksud dalam perhitungan uang pesangon ini adalah upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap.

Berikut perhitungan uang pesangon yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 tersebut. 

  • Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah 
  • Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah
  • Masa kerja 2  tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah 
  • Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah 
  • Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah 
  • Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah 
  • Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah 
  • Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah 
  • Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah 
Halaman : 1 2 3
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD