Dody mengatakan, KPU sedang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk menganalisa TPS rawan banjir tersebut.
"Namun kami memerlukan analisis bersama BPBD DKI terkait titik-titik ini, untuk selanjutnya dilakukan mitigasi bersama khususnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara," jelasnya.
Selain membahas pemetaan titik-titik TPS rawan banjir, pihaknya juga membahas strategi dan skenario darurat dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dapat mendukung penyelenggaraan pemilu.
“Mitigasi bencana perlu dilakukan bersama-sama dalam rangka mencapai target untuk zero accident dan zero PSU (pemungutan suara ulang) dalam Pemilu serentak 2024,” pungkasnya.