Binti Mufarida
“Sehingga kemudian bisa juga tetap dilakukan. Jika kemudian masyarakat tertanya-tanya bagaimana ketika kami yang ada di daerah tetap bisa melakukannya melalui lapor yang programnya juga sudah terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah,” ujarnya.
Prita pun menegaskan, program ini merupakan sebuah kebijakan publik sudah ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 62 tahun 2018 tentang perdomaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional.
“Jadi lagi-lagi ini bukanlah program yang berdiri sendiri, sudah ada tataran hukumnya yang sudah kemudian terintegrasi dengan program yang ada sehingga dapat lebih dimaksimalkan,” kata Prita.
(Dhera Arizona)
