Selvianus
IDXChannel—Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyarankan penyesuaian kebijakan, pasalnya arus arus balik lebaran 2023 diprediksi berlangsung hingga 2 Mei mendatang.
Untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni maupun di Pelabuhan Panjang, Muhadjir menyebut pihak terkait harus mempunyai kebijakan-kebijakan taktis yang sewaktu-waktu dapat terapkan saat kondisi di lapangan benar-benar padat.
"Di samping disiapkan pelabuhan alternatif, ada Pelabuhan Panjang, Bandar Bakau Jaya. Karena rentanannya, enggak susah-susah dan tidak tergesa-gesa,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Selasa (25/4).
“Jadi saya sarankan penyesuaian kebijakan Kementerian Perhubungan maupun ASDP untuk mengambil tindakan,” lanjutnya.
Muhadjir menyarankan agar kebijakan-kebijakan disesuaikan dengan arus kendaraan berada di lapangan. Penyesuaian ini mencakup mobilitas truk-truk besar, yang menurutnya, rentan menimbulkan kemacetan di area pelabuhan.
“Biasanya kemarin landingnya di Pelabuhan Panjang, nanti berangkatnya dari Bakauheni. Jadi dibikin dua shift saja, tidak usah gabung-gabung. Termasuk juga kendaraan truk dulu mungkin diberangkatkan ke Pelabuhan Bakauheni,” jelasnya.
Kendati arus balik relatif lebih lama, Muhadjir menilai bahwa penanganannya bakal lebih mudah. Sebab ada tiga pelabuhan nantinya dioperasikan, jika situasi di pelabuhan Bakauheni benar-benar membludak.
"Berdasarkan analisis, ASDP dan Kementerian Perhubungan rentangan arus balik dari Sumatera ke Jawa nanti cukup panjang. Bisa sampai tanggal 1 dan 2 Mei, biasanya relatif lebih mudah penanganannya,” tutur Muhadjir.
Sebelumnya, penyesuaian ihwal puncak arus balik ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Ia mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk menunda perjalanan balik dari kampung halaman jika tak ada keperluan mendesak demi menghindari puncak arus balik.
Presiden juga meminta pemberian cuti tambahan. Ketentuan ini disebutnya berlaku untuk ASN, TNI-Polri, BUMN, dan pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi dan perusahaan masing-masing, seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya. (NKK)
