Dia berharap pengajuan anggaran tambahan tersebut mendapat respons baik dari pemerintah dan DPR demi keberlangsungan kegiatan patroli selama 2026.
Sebelumnya, Bakamla mengajukan anggaran untuk program kerja 2026 sebesar Rp7.015.806.033.000. Namun pemerintah hanya merealisasikan 23,5 persennya saja yakni sebanyak Rp1.442.150.821.000.
Menurutnya, anggaran Rp1,4 triliun ini hanya cukup untuk menutupi kegiatan operasional lain Bakamla kecuali patroli keamanan laut.
"Pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI tidak mendapat dukungan tidak mendapatkan dukungan anggaran pada 2026, dengan demikian maka Bakamla RI tidak dapat melaksanakan kegiatan patroli keamanan dan keselamatan laut serta kegiatan rutin lainnya pada 2026,” kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)