Irfan Maulana/MPI
"Dengan proses yang tertutup ini kita banyak menduga jangan-jangan banyak penyelundupan norma-norma yang kita tidak tahu. Dan dari sisi kegentingan memaksa pun, tidak ada kegentingan memaksa yang terlihat," jelasnya.
Padahal, MK memberikan waktu kepada Pemerintah untuk perbaikan UU Ciptaker selama dua tahun. Namun, hal itu tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah.
"Kalo kemudian pemerintah serius sebenarnya satu tahun ini masih bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki Ciptaker. Kok malah ngeluarin Perppu berarti ada tujuan yang kita tidak tahu," jelasnya.
Adapun, gugatan telah diterima oleh MK. Jika gugatan dikabulkan, maka bisa membatalkan UU Ciptaker.
"Dengan Perppu ini dibatalkan otomatis UU Ciptaker juga batal, karena Perpu ini sudah mencabut UU Ciptaker, karena dari awal isi Ciptaker ini sudah bermasalah, banyak merugikan buruh ada 11 kluster dan 70 UU yang diubah dalam UU Ciptaker dan itu banyak yang merugikan," jelasnya.
Ketika UU Ciptaker tersebut batal, maka akan kembali ke versi lama. Dia berharap jika kedua aturan itu dibatalkan maka kondisi negara bisa kembali normal.
"Ketika perpu ini dibatalkan UU Ciptaker juga batal, jadi semua kembali ke kondisi normal lagi," ujar Viktor.
(FRI)
