DJP Buka Suara usai Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait Dugaan Korupsi Pajak

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurangan kewajiban pembayaran pajak periode 2016-2020. Kasus ini melibatkan oknum pegawai DJP dan telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli menyampaikan, saat ini DJP masih menunggu keterangan resmi lebih lanjut dari instansi terkait.

Baca Juga:

DJP Bisa Intip Saldo Rekening Digital dan Uang Elektronik Warga Mulai 2026

"Saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari instansi yang terkait. Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila sudah tersedia informasi resmi yang dapat disampaikan kepada publik," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Rosmauli juga menegaskan komitmen DJP terhadap proses penegakan hukum.

Baca Juga:

Maksmimalkan Coretax, DJP Bidik 14 Juta Wajib Pajak Lapor SPT di 2026

"Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas institusi kami," ujarnya.

Baca Juga:

DJP Usut Dugaan Pemalakan Wajib Pajak oleh Oknum KPP Pratama Tigaraksa

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah melakukan penggeledahan sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, kasus ini terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak perorangan.

Baca Juga:

DJP, Kejaksaan, dan PPATK Ungkap TPPU Terpidana Pajak Rp58,2 Miliar, Begini Modusnya

“Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan si beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020,” kata Anang kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

(Dhera Arizona)