Nia Deviyana
IDXChannel - Dua anggota parlemen Amerika Serikat (AS) mendesak Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk menghapus pencatatan 25 perusahaan China, termasuk Alibaba Group dari Wall Street.
Ketua Komite Urusan China DPR AS, John Moolenaar, dan Ketua Komite Lansia Senat AS, Rick Scott, menduga ada keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan militer yang membahayakan keamanan nasional AS.
Mereka telah mengirimkan surat kepada Ketua SEC, Paul Atkins, untuk meminta tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa AS tersebut.
"Entitas-entitas ini mendapatkan keuntungan dari modal investor Amerika sambil memajukan tujuan strategis Partai Komunis China, termasuk mendukung modernisasi militer dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia," demikian isi surat tersebut dilansir dari Financial Times, Sabtu (3/5/2025).
Perusahaan-perusahaan tersebut, juga dinilai menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi para investor Amerika Serikat.
Perusahaan-perusahaan yang dimaksud mencakup perusahaan teknologi besar China seperti mesin pencari Baidu, platform ritel online JD.com, dan raksasa media sosial Weibo.
Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran investor AS bahwa perang dagang antara AS dan China dapat berkembang menjadi perang modal yang lebih luas.
Para legislator tersebut berargumen bahwa perusahaan-perusahaan China, terlepas dari tampilan komersialnya, pada akhirnya "dimanfaatkan untuk tujuan negara yang jahat".
Mereka menyatakan bahwa SEC memiliki alat dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Akuntabilitas Perusahaan Asing (Holding Foreign Companies Accountable Act) untuk menangguhkan perdagangan dan memaksa penghapusan pencatatan.
SEC, Alibaba, JD.com, dan Baidu belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait hal tersebut.
Lebih dari 100 perusahaan China tercatat di bursa saham AS dengan total kapitalisasi pasar sekitar USD1 triliun.
Sementara itu, China menyatakan sedang mengevaluasi tawaran AS untuk mengadakan pembicaraan terkait tarif besar yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump, langkah yang bisa menandakan meredanya ketegangan dalam perang dagang yang berdampak pada pasar global.
(NIA DEVIYANA)
