Widya Michella
Padahal, ribuan pejabat direksi tersebut kata Mensos adalah orang miskin dan terdaftar dalam DTKS Kemensos. Dia menduga, nama mereka dicatut guna mempercepat proses pendaftaran perusahaan di Kemenkumham.
"Padahal kalau dicek orangnya miskin ada yang cleaning service, buruh, mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan,"katanya.
Atas persoalan tersebut, Mensos pun sempat bertemu dengan Menkumham dan akan meneliti lebih lanjut siapakah ribuan orang tersebut.
"Tapi realitanya mereka miskin karena itu saya sudah ketemu dengan pak menkumham. Jadi ada pihak terkait yang menangani masalah itu sebelum masuk ke kumham itu yang harus diteliti dulu,"kata dia.
Kasus ini pun juga akan ditindaklanjuti dengan aparat penegak hukum (APH) dan Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebab menurutnya kasus ini sama dengan temuan PNS penerima bansos, padahal mereka adalah pegawai honorer.
(DES)
