Danandaya Arya Putra
IDXChannel - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, membantah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 55 ribu buruh di sektor manufaktur. Menurutnya, jumlah tersebut masih sekadar potensi dan tidak berdasar pada fakta di lapangan.
"Tentang PHK 55 ribu buruh itu baru potensi, dan itu tidak benar. Saya sampaikan di sini, tidak benar industri granit, keramik, tekstil dan produk turunan (TPT) yang diklaim 55 ribu akan PHK, tidak benar," kata Said saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).
Ia menegaskan, pemerintah telah melakukan intervensi kebijakan agar tidak terjadi PHK besar-besaran, salah satunya menurunkan harga gas industri. Dengan begitu, ongkos produksi akan turun di sektor manufaktur dan mencegah adanya pengurangan karyawan.
"Intervensi kebijakan dari presiden, gas industri non-subsidi sudah diturunkan. Tadinya mintanya USD16 per MMBTU, tapi oleh presiden diturunkan lebih kecil lagi. Mintanya pengusaha USD16, presiden memutuskan USD13 per MMBTU," kata dia.
Meski demikian, Said mengaku masih terdapat perusahaan yang terpaksa melakukan PHK, salah satunya PT Granito. Sebab, perusahaan tersebut melakukan diversifikasi usaha ke produk asbes.
"Granito itu dia terjadi PHK karena diversifikasi usaha. Dia enggak mau main lagi dikeramik, dia fokus misal di asbes dan produk-produk lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkap potensi ribuan buruh terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun, dia menyebut pemerintah bergerak cepat mengambil tindakan terkait nasib para buruh.
"Memang konfederasi KSPSI yang saya pimpin, yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata, dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito," kata Andi usai rapat bersama Satgas PHK dan pimpinan DPR di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Dia menceritakan, beberapa hari yang lalu perusahaan mengatakan seluruh pekerja terkena PHK. Oleh karena itu, rapat tersebut membahas nasib ribuan buruh yang terancam PHK tersebut.
Andi meyakini, pemerintah bisa menolong para pekerja di situasi yang dia sebut kritis.
(Febrina Ratna Iskana)
