“Karena protes publik yang besar, yang sebagian besar dipicu oleh manipulasi yang tidak berdasar seputar masalah pasokan Angkatan Bersenjata Ukraina, ada risiko destabilisasi proses pasokan tentara,” bunyi surat itu.
“Ini tidak dapat diterima selama perang dengan Rusia. Dalam situasi ini, prioritasnya adalah memastikan pekerjaan yang stabil dari Kementerian Pertahanan Ukraina dan menciptakan kondisi untuk inspeksi yang transparan dan tidak memihak oleh penegak hukum dan badan berwenang lainnya,” sambungnya.
Sedangkan Lukerya mengatakan bahwa dia membuat keputusan untuk meninggalkan jabatannya awal tahun ini. “Tetapi sayangnya, karena keadaan politik dan birokrasi, formalisasi hukum bertepatan dengan minggu ini,” akunya.
(DKH)