Rohman Wibowo
Setidaknya, ada dua alasan yang melatarbelakangi pandangan Huda. Pertama, terkait dengan bentuk layanan Whoosh yang bukan Public Service Obligation (PSO). Whoosh bukan PSO karena tidak ditujukan masyarakat luas, dan apabila tidak ada Whoosh pun tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Alasan kedua, kata Huda, soal isu profesionalisme. Maksudnya, ketika ada tanggungan manajemen Whoosh yang ditalangi oleh APBN, manajemen dinilai tidak akan bekerja secara optimal.
"Toh utangnya ditanggung APBN ini kan. Sedangkan, Whoosh ini skemanya B2B. Sudah benar tidak menggunakan APBN malah digiring lagi menggunakan APBN," kata Huda.
Oleh karena itu, pemerintah mesti mencari sumber keuangan selain APBN. Huda menyarankan pembayaran utang bisa ditambal dari kerja-kerja Danantara yang mengelola dividen seluruh BUMN.
"Menggunakan skema dari Danantara. Danantara katanya mengelola dana ratusan triliun," ujarnya. (Wahyu Dwi Anggoro)
