Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel – Indonesia diminta untuk menggunakan posisinya sebagai ketua ASEAN tahun ini untuk mendorong penyelesaian konflik di Myanmar. Salah satu hal yang bisa dilakukan yakni pembuatan peta jalan penyelesaian konflik.
“Keketuaan tidak sama dengan kepemimpinan, tetapi kita dapat menggunakannya untuk menunjukkan kepemimpinan,” kata Dr Lina Alexandra, Kepala Departemen Hubungan Internasional Center of Strategic and International Studies (CSIS) dalam acara diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Selasa (31/1/2023).
“Saya ingin mengusulkan hal yang bisa dilakukan Indonesia dalam satu tahun ke depan sebagai ketua ASEAN. Kita bisa membuat peta jalan jangka panjang ASEAN mengenai Myanmar,” lanjutnya.
Lina mengatakan pembuatan peta jalan hanyalah langkah awal. Untuk menyelesaikan konflik di Myanmar secara permanen, ASEAN harus bekerja sama dengan mitra-mitranya.
“Di masa lalu, ASEAN telah membiarkan dirinya disandera oleh Myanmar. Misalnya, jika Eropa tidak ingin bertemu dengan Myanmar, maka seluruh ASEAN tidak akan menghadiri pertemuan dengan Eropa,” kata Co-Founder FPCI Prof. Dewi Fortuna Anwar.
“Tapi kali ini, kita tidak bisa terus membela Myanmar. ASEAN tidak bisa disandera oleh Myanmar,” lanjutnya.
Tepat dua tahun lalu, militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi. Pihak militer sampai saat ini masih tidak mau melepas kekuasaan meskipun menerima kecaman dari berbagai belahan dunia.
ASEAN telah berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami Myanmar. ASEAN mengeluarkan lima poin konsensus dan mendorong Myanmar menjalanannya agar bisa kembali menjadi negara demokratis.
Di awal tahun, kondisi geopolitik dunia masih penuh dengan ketidakpastian, persaingan, dan defisit kepercayaan antar negara-negara berpengruh. Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sejumlah fokus diplomasi Indonesia pada 2023, termasuk keketuaan Indonesia di ASEAN.
(WHY)
