Nur Ichsan Yuniarto
IDXChannel - Kelurahan yang ada di DKI Jakarta akan mendapat anggaran minimal lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Dana APBD minimal lima persen ini tentunya setelah dikurangi oleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, dikutip, Kamis (25/4/2024).
Dia menambahkan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Aturan tersebut, bertujuan untuk memperkuat kelurahan sebagai wilayah ujung tombak yang menyelesaikan berbagai persoalan yang terlihat kecil di lapangan tetapi berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat banyak.
"Dalam UU DKJ, penggunaan dana tersebut telah diatur penggunaannya, dengan prioritas utama antara lain untuk kesejahteraan pangan dan papan, terutama bagi lansia yang tidak memiliki mata pencaharian," katanya.
Dengan begitu, kata dia, Lurah di DKJ nantinya yang akan mengurus para lansia itu, khususnya lansia yang terkatung-katung lantaran tidak lagi memiliki anak karena sudah wafat.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai anggaran kelurahan lima persen dari APBD terlalu besar.
"Wah gede anggarannya kalau segitu, sekarang apa kepentingannya di setiap wilayah?" kata dia.
"Misalnya Kelurahan Menteng, keperluan apa? Misalnya tidak banyak keperluan, karena warganya kaya semua. Terus uangnya mau diapakan?" katanya.
Menurut Prasetyo aturan di dalam UU DKJ tersebut mirip dengan kebijakan dana desa yang berlaku di daerah lain. Selain itu, menurutnya permasalahan yang dihadapi di setiap kelurahan di Jakarta juga berbeda-beda, sehingga anggaran belum menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan tugas setiap kelurahan.
"Ini kan kayak diduplikasi dari daerah daerah lainnya di luar Jakarta seperti dana desa. Padahal Jakarta itu kalau saya lihat tidak seperti daerah lain, karena kan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan misalnya, memang dekat," tutupnya.
(NIY)
