Saat ini, lanjut Kurniawan, Kementan menargetkan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan untuk kemajuan pertanian Indonesia.
"Ini merupakan kebijakan dari pak menteri yang menginginkan pertanian itu clear untuk mencapai WBK dan WBBM. Karena itu kita harus melakukan pengawasan," katanya.
Untuk diketahui, keterlibatan masyarakat dinilai penting karena pertanian merupakan sektor dasar yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga karena berdasarkan hasil survei lebih dari 40 persen kecurangan dalam organisasi berasal dari pengaduan masyarakat, sedangkan 60 persen lainnya merupakan pengaduan dari internal.
(Febrina Ratna)