Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,09 miliar untuk membangun rumah susun (rusun) para hakim di lingkungan Mahakamah Agung (MA).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, masih ada hakim-hakim dan pegawai di pengadilan di Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki rumah.
"Untuk itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP akan memulai bangun perumahan bagi hakim dan pegawai," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai bertemu Ketua MA di Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Menteri PKP menyatakan, adanya pembangunan rusun merupakan bentuk perhatian langsung Presiden terhadap kesejahteraan hakim sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum.
"Presiden meyakini bahwa hakim yang sejahtera akan semakin teguh menjaga integritas dan keadilan di negeri ini," kata dia.
Menteri PKP Maruarar Sirait hadir bersama Irjen Kementerian PKP Heri Jerman dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati dan Staf Khusus Menteri PKP Novelin Silalahi pada Jum'at (18/7/2025) melakukan kunjungan kerja dan melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung Sunarto dan Wakil Ketua MA Suharto, Sekretaris MA Sugiyanto.
Maruarar mengaku senang karena pertemuan berlangsung secara produktif dan sesuai dengan aturan UU bahwa kesejahteraan hakim juga harus menjadi perhatian negara.
Dalam waktu dekat, Kementerian PKP dan MA juga akan melakukan pertemuan lanjutan guna membahas mengenai rencana pembangunan rusun dan penyediaan rumah subsidi bagi para pegawai di lingkungan pengadilan di daerah yang belum memiliki rumah.
"Kementerian PKP juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,09 miliar untuk pembangunan Rusun secara Multi Years Contract (MYC). Ditargetkan dalam dua pekan ke depan laporan dari tim teknis dari Itjen dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sudah ada agar proses lelang bisa segera dimulai," kata dia.
(NIA DEVIYANA)
