Anggie Ariesta
IDXChannel - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperpanjang tenggat waktu negosiasi dengan Iran hingga April 2026 dinilai bukan sebagai kemajuan diplomatik.
Sebaliknya, langkah tersebut dipandang sebagai sinyal kebuntuan kebijakan yang justru memperpanjang ketidakpastian ekonomi global.
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti bahwa pasar global tetap gelisah meski tenggat waktu ditambah. Harga minyak yang bertahan tinggi dan ketegangan di Selat Hormuz menunjukkan bahwa dunia belum melihat solusi konkret dari konflik tersebut.
"Perpanjangan tenggat bukanlah bukti keberhasilan diplomasi, melainkan gejala kebuntuan kebijakan. Amerika Serikat tampak belum berhasil memaksa Iran menerima kehendaknya, tetapi juga belum siap menanggung seluruh biaya dari eskalasi terbuka," kata Achmad dalam analisisnya, Minggu (29/3/2026).
Achmad mengkritik pendekatan Washington yang menggabungkan meja perundingan dengan ancaman militer. Menurutnya, metode tersebut merusak fondasi kepercayaan yang menjadi syarat utama diplomasi. Ia menilai perundingan kini telah berubah menjadi arena pemaksaan sepihak.
"Sulit membayangkan lahirnya kesepakatan yang stabil bila satu pihak terus menerus berunding di bawah bayang-bayang tekanan. Dalam keadaan seperti itu, perundingan kehilangan makna sebagai ruang mencari titik temu, lalu berubah menjadi arena pemaksaan,” tutur dia.
Dari perspektif ekonomi, konflik di Teluk Persia ini memiliki dampak transmisi langsung ke masyarakat luas, termasuk di Indonesia. Kenaikan harga energi dunia akibat ketidakpastian jalur pasokan akan memicu kenaikan biaya produksi dan distribusi.
Achmad memperingatkan bahwa gejolak geopolitik ini dapat menjalar hingga ke harga kebutuhan pokok di tingkat rumah tangga. Indonesia menghadapi risiko nyata berupa tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan gangguan pasokan energi nasional.
"Kenaikan harga minyak bukan sekadar angka di bursa komoditas. Ia merambat ke ongkos produksi, distribusi, transportasi, dan pada akhirnya ke harga kebutuhan pokok. Gejolak di Teluk Persia dapat menjalar hingga ke dapur rumah tangga di Indonesia,” kata dia.
Menghadapi situasi ini, Indonesia didorong untuk tidak sekadar menjadi penonton. Sebagai negara dengan prinsip politik bebas aktif, Indonesia memiliki ruang untuk menjadi jembatan komunikasi yang netral di dunia Islam.
Namun, Achmad menekankan bahwa peran luar negeri harus dibarengi dengan penguatan ketahanan domestik.
Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi strategis dan melakukan diversifikasi pasokan untuk melindungi daya beli masyarakat dari guncangan eksternal.
"Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi bertahan dari guncangan eksternal. Yang dibutuhkan dunia bukan sekadar tambahan waktu, melainkan perubahan pendekatan,” kata Achmad.
Dengan demikian, Achmad menegaskan bahwa tanpa perubahan logika kebijakan dari ancaman menuju kepercayaan, setiap tambahan waktu hanya akan menjadi hitung mundur menuju krisis yang lebih besar, di mana masyarakat dunia, termasuk Indonesia yang akan menanggung biayanya.
(kunthi fahmar sandy)
