Irfan Ma'ruf
IDXChannel - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merincikan kerugian negara di kasus tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk (TINS) yang tembus mencapai Rp300 triliun.
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari mengatakan, perhitungan itu didapat usai melakukan koordinasi bersama sejumlah ahli dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Berdiskusi dengan para ahli, ada enam ahli salah satunya prof Bambang Heru. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp300,003 triliun," kata Agustina Arumsari di Kejagung, Rabu (29/5/2024).
Agustina merincikan kerugian negara itu didapat dari tiga faktor. Pertama, soal harga harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,85 triliun.
Selain itu, faktor kerugian keuangan negara juga disebabkan oleh pembayaran biji timah ilegal yang dilakukan PT Timah kepada mitra dengan total biaya sebesar 26,649 triliun.
